Kenaikan BBM Dan Keadilan Dalam Bingkai Ekonomi Islam

PDF Cetak E-mail
Oleh Nurul Huda   
Selasa, 02 Juni 2009 17:38
Kenaikan BBM menjadi topik yang hangat diberbagai media khususnya selama Bulan Mei 2008, pemerintah melakukan sosialisasi kenaikan BBM yang diikuti penyaluran Bantuan lunak Tunai (BLT). Tepat tanggal 24 Mei 2008 Harga BBM (Premium, Solar dan Minyak tanah) naik secara rata-rata 33,3%. Reaksi muncul akibat kebijaksanaan tersebut, khususnya dari kalangan Mahasiswa, suatu hal yang logis karena selama ini Mahasiswa memposisikan diri sebagai pembela masyarakat khususnya masyarakat kelompok menengah ke bawah.

Kalangan ekonom menyikapi kenaikan BBM ini beragam secara umum ada yang mendukung dan tentunya ada yang menolak. Ekonom yang medukung memberikan argumentasi untuk menyelamatkan anggara pemerintah akibat kenaikan harga minyak mentah dunia tetapi mereka menyayangkan pemerintah lamban dalam mengambil keputusan sehingga pasar semakin tidak menentu (uncertainty)  sehingga harga komoditi lain sudah naik terlebih dahulu sebelum kenaikan haraga BBM. Ekonom yang menolak mempunyai argumentasi Indonesia adalah negara Pengekspor minyak seharusnya meraih keuntungan dari kondisi kenaikan harga minyak dunia ini.

Bagi pemerintah tentunya kebijakan ini termasuk kebijakan tak populis jika dikaitkan dengan Pemilu 2009. Pemerintah mempunyai argumentasi anggaran negara harus diselamatkan ditambah harga BBM negara kita masih yang paling rendah untuk kawasan Asean.

Terlepas dari pro dan kontra kenaikan harga BBM yang terjadi, artikel ini hanya sedikit memberikan cara pandang ekonomi Islam terhadap persoalan kenaikan BBM.

Mekanisme Pasar  dalam Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibn Taimiyah  mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan  hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi (market failure). Sejumlah contoh klasik dari kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana, intervensi pemerintah adalah untuk menjamin fairness dan keadilan.

Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervesi pada empat situasi dan kondisi (1) kebutuhan masyarakan atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa); para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai.(2) terjadi kasus monopoli (penimbunan); para fuqaha sepakat untuk memberlakukan hak Hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang  (3) terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut (4) terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual; di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya dibawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrim dan dramatis

Kembali pada persoalan kenaikan BBM, selama ini penetapan harga BBM selalu melalui kebijakan pemerintah atau ada intervensi pemerintah dan tidak dilakukan secara mekasnisme pasar, inilah yang pada akhirnya menimbulkan distorsi pasar. Andaikan harga BBM menggunakan mekanisme pasar seperti yang terjadi pada pertamax ataupun pertamax plus maka gejolak masyarakat pun tidak terlalu besar begitu pula untuk komiditi yang lainnya. Kalaupun pemerintah mau mengintervensi pasar maka tidak melalui kebijakan penetapan harga tetapi melalui penambahan jumlah permintaan ataupun penawaran  dan ini yang lebih disarankan dalam sistem ekonomi Islam.

BLT, BLK Dan Keadilan

Menarik untuk diungkap pernyataan Wapres JK yang kurang lebih menyatakan Mahasiswa yang berdemo berarti memperjuangkan orang kaya (pengusaha), ini juga yang merupakan salah satu pemicu semakin marak Demo yang dilakukan Mahasiswa selain substansi kenaikan BBMnya itu sendiri. Pernyataan tersebut tentunya tidak dapat diterima sama sekali secara konsep ekonomi sederhanapun . Saat ini jelas sangat dirasakan (seminggu setalah kenaikan harga BBM) harga-haraga komoditas lain pun mengalami kenaikan walaupun komoditas itu tidak terkait secara langsung dengan BBM tentunya ini menyebabkan real income masyarakat (golongan kecil,menengah dan atas) akan mengalami penurunan dan tentunya yang paling merasakan adalah golongan kecil dan menengah. Sehingga pemerintah pun mengantisipasinya dengan program BLT yang juga menimbulkan pro dan kontra, dan terasa aneh memang ketika pro dan kontra itu terjadi diantara Pemerintah pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah  khawatir BLT akan menimbulkan persoalan bagi daerah seperti yang terjadi pada tahun 2005. 

Pada minggu ketiga Mei atau seminggu setelah kenaikan harga BBM Pemerintah mengumumkan akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa terkait dengan kenaikan harga BBM yang disebut dengan konsep BLK. Sehingga tanggapan beragam ada yang memandang positif dan tentunya tak ketinggalan mempunyai pandangan negatif yaitu sebagai upaya pemerintah untuk meredam aksi mahasiswa.

Kalau saja pemerintah konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya yaitu menyelematkan anggaran negara tentu hal itu lebih dikedepankan sehingga tidak muncul anggapan kebijakan yang  ambivalen.

Katakanlah kita berfikir positif terhadap kebijakan pemerintah tersebut tentu kita menyatakan kebijakan BLT dan BLK merupakan upaya pemerintah untuk berlaku adil, artinya sebagian beban masyarakat kecil yang menerima dampak kenaikan harga BBM akan dapat direduksi atau katakanlah secara ekstrim dengan kebijakan BLT dan BLK ingin melakukan transfer kekayaan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin, apakah ini yang disebut dengan hakikat adil yang tepat  ?

Dengan logika sederhana dapat kita katakan ketidakadilan tersebut terjadi karena ada kebijakan yang dilakukan pemerintah maka konsekwensi logisnya pemerintah harus menanggung akibat kebijakan yang dilakukan.

Sedikit konsep adil dalam perspektif ekonomi islam,  benar memang adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya atau  menerima hak tanpa lebih dan  memberi hak orang lain tanpa kurang. Di dalam Islam keadilan adalah penting dan sangat diutamakan, seperti firman Allah SWT dalam QS : An-Nahl : 90 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" Sehingga adil dalam perspektif Islam tidak ada yang menzalimi dan tidak ada yang terzalami, akhirnya kita berharap agar masalah yang sedang dihadapi bangsa ini bisa terselesaikan dan sudah seharusnya baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersangka baik diantara sesamanya, semoga ridho Allah ada pada kita semua, amien.