Selesaikan Masalah UM PTN , UY Hadirkan Praktisi Beri Solusi

Jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) ada ada tiga jalur, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN ), seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan seleksi atau ujian mandiri.(UM) Kuota SNMPTN minimun 20 persen, SBMPTN minimun 40 persen dan seleksi mandiri (SM) maksimum 30 persen.

Melihat seleksi masuk PTN, Anggota DPR Komisi X, Syaiful Huda menyatakan, ini bagian masalah. Kini PTN telah terjebak pada banyak mahasiswa diterima masuk ke dalam kampus-kampus negeri. Padahal semestinya PTN memiliki semangat mengembangkan kampusnya sebagai sentra unggulan atau center of excellence. “Kalau fokusnya PTN berlomba-lomba merekrut mahasiswa, pasti akan mengabaikan semangat tersebut,”ujar Syaiful,

Pemerintah, hendaknya kata Syaiful, harus menciptakan ekosistem objektif antara PTN dan perguruan tinggi swasta ( PTS ). Caranya dengan membuat peta jalan yang objektif untuk PTS, sehingga tercipta ekosistem yang adil bagi PTS. “Karena itu DPR akan dorong blue print pemerintah menjadi fasilitator terbaik bagi ekosistem pendidikan di Indonesia ” pintanya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan afirmasi akses anggaran lebih kepada PTS. Jangan anaktirikan PTS. “Berikan PTS akses,paling tidak menunjukkan rasa keadilan dalam upaya menciptakan ekosistem perguruan tinggi nasional kita di masa mendatang,” ujarnya di Webinar “Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan? .

Webinar digelar Universitas Yarsi (UY) didukung Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti),Kamis (12/8). diikuti 300an peserta tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.
Lima orang hadir berbicara webinar memberikan solusi bagi PTS. Mereka sodorkan ekosistem adil bagi PTS. Mereka itu praktisi dan profesional pendidikan. Selaiin Saeful Huda, ada Jurnalis Uddin , Budi Djatmiko , Nizam dan Indriani.

Rektor Universitas YARSI ,Fasli Jalal dalam sambutan menyatakan,berkurangnya mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa.Penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, Fasli berharap 3.044 PTS di seluruh Indonesia bisa terus bertahan.

Selanjutnya Prof Fasli panggilan akrab rektor menambahkan, kondisi PTS seperti ini perlu dukungan dari pemerintah betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan. “60 persen mahasiswa di Indonesia ada di PTS,” ucapnya.

Selain itu Fasli juga meminta agar PTN transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru dan dapat menyelesaikan masalah.

Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak mempedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit. “Mayoritas PTS, lanjutnya, kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN ,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010.

Ketua umum(Ketum) Apperti,Jurnalis Uddin,dalam seminar ini menyorot soal masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Di Indonesia.masih sekitar 30 persen. Malaysia hampir 40 persen, Thailand di atas 50 persen. Jadi Indonesia ini di taraf ASEAN tidak begitu bagus.

Ada 3.200 PTS, kontribusi PTS ini besar dalam peningkatan APK. “Jadi kalau ada masalah di PTS maka akan memberikan dampak pada APK,” ungkap Jurnalis.

Masa pandemi ini, tambah alumni, memberikan pengaruh luar biasa bagi PTS di mana banyak mahasiswa tidak mampu membayar kuliah akibat dampak ekonomi terjadi.

Ketum Apperti menyampaikan, persoalan ini makin diperburuk dengan kondisi penerimaan mahasiswa baru yang juga menurun selama pandemi dan ditambah lagi persaingan dengan perguruan tinggi negeri membuka lebih banyak kuota untuk mahasiswa baru.
“Mungkinkah PTS bisa mendapatkan keringanan dari Pemerintah? Bukan subsidi dari Pemerintah, tetapi keringanan perpajakan. Misal PPN (tadinya) 10 persen, tidak perlu nol persen tetapi 5 persen saja. Saya kira itu sudah sangat membantu,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Yarsi .

Demikian pula dengan PPh 23 dan 25, yang menurut Ketum Apperti ini, jika mendapat pengurangan bisa membantu PTS untuk tetap dapat bertahan dan mengembangkan diri di masa pandemi ini. “Mudah-mudahan dengan perhatian Pemerintah ini, kita bisa menaikkan APK kita tidak hanya 30 persen melainkan bisa lebih dari 50 persen,” harap pendiri Yayasan Yarsi .

Selain itu,” PTN hendaknya memfokuskan diri pada jenjang pendidikan S2 dan S3. Sedangkan S1 diperuntukkan untuk PTS,” pinta Jurnalis, yang juga guru besar Universitas Yarsi.

Ketum Aptisi , Budi Djatmiko menyatakan, dalam tata kelola PTN, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju, di mana fokus PTN adalah menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga, fokus tidak untuk mencari mahasiswa.

Mahasiswa PTN tidak perlu banyak-banyak. Sedikit tidak apa-apa, utamanya menyelesaikan masalah bersama. “Menurut saya APBN untuk PTN perlu ditambah sehingga PTN tidak cari-cari mahasiswa,” kata alumni ITB ini.

Budi menambahkan, operasional PTN selama ini sudah ditanggung negara. Karena itu, PTN tidak perlu mencari uang lagi dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Bahkan, PTN sampai menggelar seleksi mandiri untuk menerima mahasiswa baru.
Seleksi di PTN idealnya cukup melalui saringan SNMPTN dan SBMPTN saja. ”PTN jangan genit mencari duit seperti PTS. PTN jangan cari duit melalui penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri,” ucap Budi.

PTN tidak seharusnya mati-matian menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, PTN seharusnya lebih fokus mengejar status sebagai perguruan tinggi kelas dunia. Kemudian, PTN juga harus kreatif membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan terkini . Sehingga bisa menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan problem bangsa Indonesia.
Dalam Webinar ini, Ketua umum Aptisi mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo.

Jokowi panggilan akrab presiden pernah menyampaikan akan membatasi kuota mahasiswa baru di PTN. Dengan begitu, PTN tidak berorientasi mengejar kuantitas mahasiswa, tetapi lebih ke kualitas pembelajarannya.

Sayangnya, sampai sekarang keinginan itu belum terlaksana. Dia mengatakan, negara tidak perlu repot-repot menyediakan anggaran besar untuk membantu PTS.

Dengan membatasi penerimaan mahasiswa baru di PTN saja, Budi menyebut PTS sudah sangat bersyukur. Sebab, jumlah mahasiswa baru di PTS bisa bertambah banyak. Kemudian, operasional PTS bisa hidup dengan sehat serta kualitas pembelajarannya semakin baik.

Menurut Alumni S3 Unpad, di lapangan memang banyak PTS memiliki mahasiswa sangat banyak. PTS seperti ini umumnya dalam kondisi sehat. Tetapi, mayoritas PTS memiliki jumlah mahasiswa sedikit. Kondisi kampus-kampus swasta yang memiliki mahasiswa kurang dari seribu orang sangat memprihatinkan.” Karena itu pengelola PTS memprotes PTN yang jor-joran menerima mahasiswa baru. ,” tutur Budi.

Pembicara lain, Jurnalis Kantor Berita Antara, Indriani menyampaikan, peran PTS sangat besar dalam upaya meningkatkan APK Pendidikan Tinggi Indonesia. Dengan jumlah hampir 4.500 kampus dan 8,8 juta mahasiswa, PTS menjadi daya ungkit kenaikan APK Indonesia dari 31,6 persen (2016) menjadi 36,16 persen (2020).

“Jika PTS mengalami dampak akibat pandemi, maka akan turut berpengaruh pada APK Pendidikan Tinggi kita,” tegas Indri.
“Sayangnya wacana Pemerintah melakukan pembatasan jumlah mahasiswa PTN sejak 2017 belum terealisasi sampai sekarang,ini menjadi masalah,” tambahnya.

“Menyelesaikan masalah PTS ini, harus dilakukan secara bersama-sama” pesan Indri

Sementara itu Plt .Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Nizam turut bicara dalam webinar menyatakan, setiap PTN tentu memiliki kapasitas masing-masing. Sehingga PTN tidak bisa menerima mahasiswa baru terlalu banyak sampai melebihi kapasitasnya. Namun, dia mengakui masalah, saat ini terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa baru.

”Data 2020, terjadi tren penurunan mahasiswa baru. Baik itu di PTN maupun PTS,” ujarnya.

Tahun 2021, datanya belum final. Guru besar UGM Jogjakarta itu mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah mahasiswa baru. Menurut Nizam, mahasiswa baru di PTS mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2017 sampai 2019. Kemudian menurun pada 2020.

Nizam mengakui PTN memiliki kapasitas yang besar. Namun, lanjut dia, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas PTS maupun PTN di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.