The Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 initiative emphasizes the urgency of accelerating and scaling up sustainable development actions at the national and local levels to meet the ambitious 2030 SDGs targets. This awards program is designed to serve as a platform for recognizing, celebrating, and disseminating best practices and innovative solutions from diverse stakeholders who are actively contributing to sustainable development, thereby inspiring broader participation and replication of successful models across Indonesia. The initiative aligns with Sustainable Development Goals across all 17 points by specifically recognizing concrete actions in poverty reduction, health improvement, quality education, gender equality, clean energy, economic growth, sustainable industry, infrastructure development, reduced inequalities, sustainable cities, responsible consumption, climate action, life on land, peace and justice, and global partnerships. The awards program also supports Goal 4: Quality Education by showcasing educational innovations and best practices, Goal 8: Decent Work and Economic Growth by highlighting economic empowerment initiatives, Goal 12: Responsible Consumption and Production through recognition of sustainable practices, Goal 13: Climate Action by promoting climate-related solutions, and Goal 17: Partnerships for the Goals by bringing together multiple stakeholders in collaborative efforts toward sustainable development. Through this comprehensive initiative, Indonesia demonstrates its leadership in advancing the SDGs agenda and mobilizing collective action across all levels of society to create a more prosperous, equitable, and sustainable nation by 2030.

Hareth Al-Hellawi  dari Kanada, Raikhona Botirova dari Rusia dan Ana Patrisia Sava dari Romania mereka semua menyatakan itu saat research exchange student digagas SCORE IFMSA di Universitas Yarsi, Kamis, 23 Juli 2026.

Tidak itu saja, 3 mahasiswa Asing itu menegaskan, kami hadir di Yarsi tertarik belajar penelitian dan observasi iPSC.  Selama di Yarsi banyak aktifitas dilakukan, Minggu pertama selain disambut dengan kekeluargaan, juga ada orientasi lab (Good Laboratory Practice), dan observasi transfeksi mRNA.

Minggu kedua melaksanakan observasi penggantian medium, monitoring sel, dan pelatihan kultur sel dasar (Basic Cell Culture Training). Sedangkan minggu ketiga melakukan observasi pemanenan sel, purifikasi induced pluripotent stem cell (iPSC) dan laporan akhir serta penutupan program.

Lebih lanjut para mahasiswa asing menjelaskan, saat kami mencari peluang belajar riset secara internasional, kami menjumpai Universitas Yarsi dan mempelajarinya. Tidak perlu waktu lama pilihan jatuh pada Universitas Yarsi. Alasannya adalah  kampus ini telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan serta jadi preferensi utama dalam formulir aplikasi riset. Adanya proyek stem cell dan di Universitas Yarsi  yang sedang melaksanakan penelitian iPSC.

Selain itu untuk bisa sampai ke Indonesia (Universitas Yarsi) melalui program Center for Indonesian Medical Students’ Activities (CIMSA) Fakultas Kedokteran Yarsi berafiliasi dengan International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)

Diakhir acara ,tiga mahasiswa asing usul agar sesi durasi pelatihan hands-on untuk kultur sel lainnya dan hasil efektifitas terapi berbasis sel dan turunannya ditambah.

Perjamuan ini memberikan wawasan sangat berharga seputar kompleksitas riset sel punca dan meningkatkan keterampilan di bidang kultur sel. “ Kemudian jadi pengalaman dan membuka gagasan serta ide kami dalam penelitian lanjutan di kampus kami,” tutup 3 mahasiswa asing.

Ketua Proyek Research Exchange Students, Dr. dr. Marisa Riliani, M.Biomed menjelaskan, pertukaran pelajar internasional di bidang penelitian di Universitas Yarsi ini digagas secara internasional oleh Standing Committee on Research Exchange(SCORE) yang berada dalam naungan International Federation of Medical Students’ Associations(IFMSA). Di tingkat lokal, kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan CIMSA (Center for Indonesian Medical Students’ Activities) FKUY.

Mahasiswa asing yang ikut kegiatan harus melalui proses pendaftaran di negara asal (melalui NMO), mengisi formulir proyek (Project Form), mendapatkan surat penerimaan (Card of Acceptance), mengurus asuransi,

Universitas Yarsi adalah institusi pertama di Indonesia yang melakukan penelitian untuk menghasilkan sel fibroblas menjadi iPSC. Penelitian ini hasil kerjasama antara Universitas Yarsi dengan PT Widya Herbal Indonesia (Widya Therapeutic).

Riset ini bagian dari payung penelitian. Fokusnya pada penggunaan sekretom dan eksosom dari iPSC untuk mengatasi penuaan dan stres oksidatif pada sel epitel ginjal.  Kegiatan pertukaran mahasiswa ini sendiri terbuka bagi mahasiswa kedokteran dari seluruh dunia.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa meningkatkan keterampilan riset dalam pengaturan budaya yang berbeda.” Serta mengembangkan peneliti yang terampil untuk masa depan dunia sains,” tutup dr. Marisa (usman)

Ketiadaan Perry secara fisik saat pengumuman, yang justru diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, menimbulkan spekulasi di kalangan investor portofolio. Pasar valuta asing dan obligasi dengan cepat merespons, tercermin dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan penyesuaian imbal hasil Surat Berharga Negara.

Akar persoalan dari gejolak ini bukanlah kerusakan fundamental ekonomi domestik, melainkan fenomena arbitrase diplomasi pasar. Investor asing memanfaatkan momentum ketidakpastian transisi kepemimpinan di Bank Indonesia untuk melakukan repricing risiko terhadap aset-aset Indonesia.

Dalam kalkulasi modal global, setiap celah informasi atau ketidakpastian dalam narasi kebijakan selalu dikonversi menjadi kenaikan premi risiko. Hal ini wajar terjadi ketika investor portofolio berusaha menekan harga masuk atau melakukan lindung nilai di tengah penyesuaian posisi portofolio mereka.

Namun, menafsirkan repricing pasar ini sebagai sinyal runtuhnya independensi moneter merupakan kekeliruan asumsi yang mendasar. Kebijakan moneter Bank Indonesia tidak pernah dijalankan atas dasar keputusan tunggal seorang figur, melainkan melalui kerangka teknokratis yang terstruktur di Dewan Gubernur.

Penunjukan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara sesuai amanat undang-undang memberikan jaminan kepastian hukum dan kontinuitas tata kelola. Instrumen moneter pro-market seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tetap beroperasi secara matematis dan terukur berdasarkan data pasar, bukan persepsi pribadi.

Dinamika Transmisi Moneter dan Realitas Pasar

Di tingkat praktis, pasar modal dan instrumen pendapatan tetap merespons kebijakan suku bunga melalui mekanisme diskonto arus kas dan biaya modal. Kenaikan suku bunga atau pengetatan likuiditas secara historis meningkatkan imbal hasil obligasi dan menekan harga saham, sementara pelonggaran moneter memberikan dorongan sebaliknya terhadap valuasi aset.

Ketika terjadi ketidakpastian kepemimpinan, investor cenderung mengalkulasi ulang biaya modal tersebut dengan memasukkan variabel risiko politik. Hal inilah yang mendorong terjadinya koreksi harga obligasi dan fluktuasi indeks saham dalam jangka pendek.

Sektor usaha dan perbankan domestik sejatinya membutuhkan kepastian terkait transmisi kebijakan ini. Ketika bauran kebijakan moneter dipadukan dengan kebijakan makroprudensial yang longgar, likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif.

Fleksibilitas pengelolaan pendanaan dan insentif likuiditas yang ada membuktikan bahwa mesin kebijakan Bank Indonesia terus bekerja menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa terhenti oleh proses transisi figur pimpinan. Sebagian pengamat mengkhawatirkan bahwa pengunduran diri ini mengindikasikan adanya friksi antara tuntutan ekspansi fiskal pemerintah dan disiplin moneter.

Kekhawatiran tersebut memicu dugaan bahwa bank sentral akan dipaksa mengorbankan stabilitas harga demi mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pandangan ini beralasan karena independensi bank sentral merupakan benteng utama dalam mengendalikan ekspektasi inflasi jangka panjang serta menjaga kredibilitas mata uang.

Sinergi Kelembagaan dan Kepastian Transisi

Meski demikian, kekhawatiran akan hilangnya independensi perlu dinilai secara rasional dalam konteks sinergi kelembagaan. Sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang P2SK bukanlah bentuk subordinasi moneter terhadap fiskal, melainkan harmonisasi kebijakan.

Kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak serta-merta mengorbankan stabilitas nilai tukar. Pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur dan transparan merupakan praktik lazim bank sentral global untuk mengelola likuiditas pasar tanpa merusak kredibilitas moneter.

Proses seleksi Gubernur BI definitif mendatang akan menjadi jawaban langsung terhadap aksi repricing yang dilakukan oleh investor asing. Pengajuan calon yang memiliki rekam jejak teknokratis kuat, kredibilitas tinggi di mata pasar, serta pemahaman mendalam atas dinamika makroekonomi akan serta-merta menutup ruang spekulasi.

Pasar finansial pada akhirnya tidak merespons narasi politik, melainkan kepastian arah kebijakan dan konsistensi dalam penegakan aturan main. Kepanikan jangka pendek di pasar finansial merupakan bagian dari penyesuaian portofolio yang wajar dalam lanskap ekonomi global.

Bank Indonesia telah teruji melintasi berbagai periode krisis dengan kerangka kerja makroprudensial dan moneter yang semakin matang. Dengan mempertahankan tata kelola yang transparan dan menampilkan figur kepemimpinan yang kredibel, Indonesia akan mampu melewati masa transisi ini sekaligus menegaskan kembali soliditas arsitektur keuangannya di panggung internasional.

Dinamika pasar finansial pasca-pengunduran diri dari kepemimpinan Bank Indonesia menyajikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan kepastian kebijakan. Di tengah pengamatan ketat investor global, konsistensi antara bauran kebijakan moneter yang pruden dan kepemimpinan yang kredibel menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar serta menegaskan ketahanan ekonomi nasional.

—-

Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute

Penjelasan resmi pemerintah maupun Bank Indonesia seragam dan normatif: Perry mundur secara sukarela karena “alasan pribadi.” Namun, dalam panggung ekonomi-politik, kosa kata “alasan pribadi” hampir selalu menjadi tirai diplomatik untuk menutupi retakan yang lebih mendasar. Ketiadaan Perry Warjiyo secara fisik dalam konferensi pers pengumuman pengunduran dirinya di markas besar BI, Senin (27/7/2026)—yang justru dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi—mengirimkan sinyal anomali yang sulit diabaikan oleh para pengamat kritis.

Mengapa Istana yang Mengumumkan?

Mensesneg hadir berdiri di podium utama Gedung BI untuk mengumumkan pengunduran diri Sang Gubernur, dikelilingi oleh jajaran Dewan Gubernur lengkap. Namun sang lakon utama, Perry Warjiyo—teknokrat senior yang menahkodai benteng moneter Indonesia selama tujuh tahun melintasi krisis pandemi hingga gejolak geopolitik—juara bertahan dalam menjaga stabilitas, justru tidak tampak di ruangan tersebut.

Pertanyaan investigatif yang menyeruak adalah: Mengapa seorang pejabat setingkat Gubernur Bank Sentral yang memilih mundur secara “pribadi dan sukarela” tidak menyampaikan langsung perpisahannya kepada publik dan pasar? Kehadiran Istana di garda depan konferensi pers lembaga independen ini menyisakan keraguan: Apakah ini murni pengunduran diri, ataukah sebuah narasi kompromi di balik friksi politik anggaran?

Tekanan Kurs vs Dilema Suku Bunga

Untuk memahami konteks di balik pengunduran diri mendadak ini, kita harus merunut rekam jejak dinamika makroekonomi terkini sepanjang periode 2026:

1. Tekanan Kurs dan Beban APBN Hingga akhir Juli 2026, nilai tukar rupiah berada dalam tekanan berat dan terus bergerak menembus kisaran Rp17.960 hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS (bahkan menyentuh Rp18.015/USD di pasar NDF). Pelemahan tajam ini berbenturan keras dengan asumsi makro APBN 2026 yang mengunci kurs di Rp16.500 per dolar AS. Pembengkakan beban subsidi energi, pembayaran utang valas, dan proyeksi defisit anggaran yang merangkak naik mendekati batas konstitusional 2,92% dari PDB menciptakan tekanan fiskal yang luar biasa tebal bagi pemerintah.

2. Dilema Suku Bunga dan Disiplin Moneter Menghadapi guncangan eksternal dan pelarian modal (net outflows), BI di bawah Perry terpaksa mengambil langkah defensif dengan menaikkan suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai 5,75% pada Juli 2026 (dengan Deposit Facility 4,75% dan Lending Facility 6,50%). Namun, pengetatan moneter (tight monetary policy) ini adalah pisau bermata dua: di satu sisi menahan kejatuhan rupiah, namun di sisi lain melonjakkan biaya pembiayaan (cost of fund), menahan likuiditas, dan memperlambat laju kredit riil.

3. Benturan Prioritas Belanja Negara Pemerintahan baru datang dengan sederet program prioritas berbiaya raksasa—mulai dari perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengambilalihan/penanggungan cicilan pinjaman sektor desa (Kopdes hingga Rp40 triliun), hingga ekspansi investasi Danantara. Di sinilah letak batas krisisnya: ketika ruang fiskal menyempit akibat pelemahan kurs, terdapat godaan terselubung agar Bank Sentral “turun tangan” melonggarkan likuiditas, memangkas suku bunga secara agresif, atau kembali ke skema burden sharing (berbagi beban).

Sebagai teknokrat murni, Perry dikenal sangat protektif terhadap batas tegas antara fiskal dan moneter. Mungkinkah sikap teguh Perry dalam mempertahankan disiplin moneter dan menolak kompromi risiko inflasi jangka panjang menjadi penyebab utama pecahnya kongsi antara Istana dan Lapangan Banteng?

Erosi Kredibilitas dan Risiko Pasar

Penetapan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara memberikan kepastian hukum jangka pendek sesuai Pasal 50 ayat (2) UU BI. Namun, tugas yang dipikul Destry dan Dewan Gubernur yang tersisa tidaklah ringan.

Pasar keuangan, terutama investor portofolio asing, sangat peka terhadap isu central bank independence. Kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia dan aksi jual bersih (net outflows) aset domestik yang terjadi beberapa bulan terakhir adalah cerminan atas kecemasan terhadap disiplin fiskal dan ketahanan moneter Indonesia.

Jika pasar membaca pengunduran diri Perry sebagai bentuk intervensi politik terhadap BI, maka risiko utamanya bukan sekadar pelemahan rupiah, melainkan erosi kredibilitas institusional. Tanpa kredibilitas, instrumen moneter sesempurna apa pun akan kehilangan taji dalam mengendalikan ekspektasi inflasi dan nilai tukar.

Ujian Bagi Restorasi Kepercayaan Publik

Pengunduran diri Perry Warjiyo tidak boleh diselesaikan sekadar dengan penerbitan Keppres dan rotasi administratif. DPR dan publik berhak mendapatkan transparansi yang utuh.

Proses seleksi calon Gubernur BI definitif mendatang akan menjadi ujian krusial bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah Istana akan mengajukan sosok teknokrat independen berbobot yang sanggup berkata “tidak” pada tuntutan politik, atau justru memilih figur yang lebih kompromistis terhadap kebutuhan ekspansi fiskal?. Rupiah dan stabilitas sistem keuangan bukan sekadar deretan angka statistik; keduanya adalah fondasi daya beli rakyat. Di tengah badai ekonomi global dan tekanan kurs mendekati Rp18.000/USD, mengorbankan independensi Bank Sentral demi fleksibilitas politik jangka pendek adalah perjudian berbiaya mahal yang dibayar oleh bangsa ini.

—-
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute

Sepanjang 2026, rupiah melemah lebih dari Rp18.000 terhadap dolar AS, sementara IHSG anjlok lebih dari 30 persen dari level awal tahun. Pada 4 Juni, IHSG kembali rontok hingga  menembus batas 5.839 pada penutupan perdagangan. Investor asing mencatatkan net sell lebih dari Rp 53 triliun di pasar saham sepanjang tahun ini. Dua pasar, dua sinyal, satu pesan: kepercayaan sedang dipertanyakan secara menyeluruh.

Ini yang perlu kita pahami dengan jernih: ketika rupiah melemah dan bursa ikut jatuh secara bersamaan dan berkelanjutan, itu bukan lagi sekadar tekanan nilai tukar biasa. Itu adalah twin pressure — tekanan ganda yang hanya muncul ketika pasar kehilangan keyakinan pada fundamental suatu negara, bukan sekadar bereaksi terhadap gejolak global yang bersifat sementara. Dan tekanan ganda itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu instrumen kebijakan.

Tapi sekali lagi, negara-negara lain menghadapi tekanan serupa tanpa kehilangan dua pasar sekaligus. Malaysia, Thailand, bahkan Filipina — nilai tukar mereka juga tertekan, tetapi koreksi pasar sahamnya tidak sedalam yang terjadi di Indonesia. Vietnam bahkan berhasil mempertahankan arus investasi asing langsung yang stabil di tengah gejolak serupa. Yang membedakan bukan badainya, melainkan seberapa kokoh kapal yang menghadapinya. Dan kapal yang kokoh tidak dibangun saat badai datang — ia dibangun jauh sebelumnya, dari kebijakan yang konsisten dan kepercayaan yang dijaga dengan telaten.

Fiskal kita menghadapi dua retakan struktural yang sudah lama kita ketahui, tetapi belum kita perbaiki sepenuhnya. Pertama, ketergantungan pada impor energi membuat setiap lonjakan harga minyak menjadi tekanan ganda: neraca perdagangan tertekan, cadangan devisa terkuras, dan rupiah melemah. Asumsi APBN 2026 menetapkan nilai tukar Rp 16.500 dan harga minyak US$70 per barel. Hari ini, harga minyak berada di atas US$90 dan rupiah menembus Rp 18.000. Jarak antara asumsi dan realitas itu bukan sekadar deviasi teknis — ia adalah ongkos dari perencanaan yang tidak cukup membaca risiko.

Kedua, dan ini yang jarang dibicarakan dengan jujur: pasar modal kita kehilangan kepercayaan investor asing bukan hanya karena faktor makro global, melainkan juga karena narasi kebijakan yang tidak konsisten. Di satu sisi, pemerintah menyebut fundamental ekonomi masih kuat dan pertumbuhan sebesar 5,61 persen sebagai bukti. Di sisi lain, defisit APBN pada kuartal pertama hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kelas menengah menyusut sekitar sepuluh juta jiwa dalam enam tahun terakhir, dan PHK terus meningkat. Pasar tidak membaca siaran pers — ia membaca data. Dan ketika data berbicara berbeda dari narasi resmi, yang dikoreksi bukan datanya.

Ada yang berpendapat bahwa koreksi IHSG hingga lebih dari 30 persen sebagian besar dipicu oleh melemahnya nilai tukar, risiko fiskal, dan arus keluar modal global yang juga menekan bursa-bursa di seluruh Asia — dan bahwa ini berlebihan sebagai ukuran kondisi ekonomi riil. Selain itu, rebalancing MSCI dan FTSE Russell turut memperparah kepercayaan dan outlook terhadap bursa. Argumentasi ini punya dasar yang wajar: pasar saham memang bisa bergerak jauh melampaui perubahan fundamental dalam jangka pendek, dan beberapa saham yang terkoreksi bisa pulih ketika sentimen global berbalik.

Tapi ketika koreksi berlangsung hampir enam bulan penuh, dengan investor asing terus keluar tanpa ada tanda pembalikan yang signifikan, itu sudah bukan sekadar over-reaction teknikal. Itu adalah repositioning — para investor yang sedang memindahkan dana mereka karena melihat sesuatu yang tidak meyakinkan di sini.

Yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan BI Rate atau intervensi valas. Yang dibutuhkan adalah pemulihan kepercayaan — dan itu hanya bisa datang dari tindakan, bukan pernyataan. Pemerintah perlu menunjukkan konsolidasi fiskal yang terlihat nyata: bukan hanya janji efisiensi, melainkan postur APBN yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Setiap kali asumsi APBN meleset jauh dari realitas pasar, biaya yang ditanggung bukan hanya selisih angka — melainkan kepercayaan yang terkikis dan sulit dibangun kembali. BI perlu terus menjaga komunikasi kebijakan yang konsisten dan tidak tumpang tindih dengan sinyal fiskal yang saling bertentangan. Dan yang tidak kalah penting, OJK dan BEI perlu memastikan bahwa pasar modal Indonesia menawarkan ekosistem investasi yang adil, transparan, dan terlindungi — bukan sekadar tempat bermain bagi arus modal jangka pendek yang bisa pergi begitu saja.

Rupiah dan IHSG yang jatuh bersamaan bukan berita tentang pasar keuangan. Ini berita tentang kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak bisa ditambal hanya dengan angka suku bunga atau pernyataan optimis pejabat. Ia harus dibangun kembali dengan cara yang paling membosankan sekaligus paling sulit: konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk mengakui masalah sebelum pasar terpaksa mengatakannya lebih keras daripada yang kita inginkan. Karena pasar, pada akhirnya, selalu lebih jujur daripada siaran pers mana pun.

—-
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute