Pertama mengupas praktek penyelarasan naskah akademik rapat peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Disini ada kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan , Kedua praktek pengharmonisasian rapat peraturan daerah Kawasan tanpa rokok

Pelatihan diisi banyak pembicara, seperti, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Safatil Firdaus, SE, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Alfik Abdullah, S.H., M.H, Kepala sub bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,Wahyu Abdilah SH, Kepala BIdang Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pemerintahan provinsi DKI, Dr Dwi Oktavia TLH, M. Epid dan Dekan FHUY, Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.,

Dalam pelatihan ini hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ronald Lumbuun, mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Wakil Rektor (Warek) I Universitas Yarsi, Dr.dr. Wening Sari,M.Kes  mewaili Rektor

Doktor Wening mengatakan, pelatihan ini mendorong perguruan tinggi memberi kesempatan luas bagi mahasiswa memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya.

Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat, institusi di luar kampus, lembaga pemerintahan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus dibangun secara efektif sehingga memberikan peluang bagi mahasiswa melakukan berbagai aktivitas di luar kampus dalam rangka memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual.

Lebih lanjut Warek I menambahkan, salah satu program Pengenalan Kehidupan Kampus  bagi Mahasiswa (PKKM) dari Fakultas Hukum UY adalah peningkatan dosen berkegiatan dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui Pelatihan Uji Publik Perancangan Peraturan di Daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung capaian indikator  kinerja utama perguruan tinggi baik dari aspek kualitas lulusan, kualitas dosen serta kualitas Kurikulum dan Pembelajaran.

Menurut Doktor Wening, untuk mahasiswa, kegiatan ini merupakan pembelajaran dapat memberikan pengalaman luar biasa, dapat menyaksikan secara langsung dan pertama kali di Perguruan Tinggi, harmonisasi rancangan peraturan daerah, Kawasan Tanpa Rokok.

Doktor Wening menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dengan baik.

Sementara Ronald Lumbuun menyatakan pengharmonisasian merupakan proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi satu kesatuan aturan utuh dalam kerangka sistem hukum Nasional.

Pengharmonisasian berkaitan erat dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dimana Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran sangat penting dalam menjaga kualitas peraturan perundang-undangan dengan melakukan penataan regulasi sebaik mungkin.

Ronald Lumbuun pun mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Yarsi sebagai pencetus dari kegiatan ini sehingga kelak dapat diikuti oleh Fakultas Hukum pada Universitas lain di seluruh Indonesia.

Acara ini resmi dibuka Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H. M.H. (usman)

Rapat dibuka Kepala Bidang Hukum,Alfik Abdullah, hadir didalamnya Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Erinawita, Peneliti Utama BRIN, Biro Hukum, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. DKI Jakarta, Desma Center, JFT serta JFU.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Dr. Moch. Ryan Bakry, SH., MH  sebagai narasumber menyatakan, telaah Sustainable tourism substance mengacu bukan hanya kepada wisatawan yang melakukan perjalanan saja, namun paradigmanya harus berubah kepada kesetaraan di antara penduduk lokal dan wisatawan sehingga pariwisata bukan hanya menguntungkan wisatawan saja namun juga penduduk lokal dan lingkungan.

selanjutnya, narasumber memaparkan analisis muatan berdasarkan 6 (enam) dimensi Analisa dan Evaluasi Hukum terhadap pasal-pasal pada Perda Pariwisata.

Rapat hari ini merupakan rapat kerja terakhir dari anggota kelompok kerja (pokja) sebelum perumusan rekomendasi bulan Oktober.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi bermanfaat bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut, mengusung tema “Pemanfaatan JDIH Sebagai Salah Satu Daya Tawar Perguruan Tinggi Di Era Digital”.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Alfik Abdullah SH. MH mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk fasilitasi Kanwil Kemenkum HAM terhadap Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Nasional.

“Selain itu juga, kita mengharapkan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi melalui jaringan terintegrasi dengan JDIH”kata Alfik.

Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM Dr. Ronald S. lumbuun, SH. M.H dalam sambutannya mengatakan untuk memberikan akses keterbukaan informasi hukum terhadap masyarakat diperlukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara luas.

“Perkembangan perguruan tinggi saat ini yang sudah terintegrasi dengan JDIHN seluruh Indonesia, baru sepuluh perguruan tinggi” sebut Ronald.

“Besar harapan kami, demi pelayanan dibidang hukum terhadap masyarakat perlunya kerjasama secara terpadu antara pemerintah dengan Universitas di seluruh Indonesia “tuturnya.

Ronald menjelaskan informasi bidang hukum yang dipublikasi melalui JDIHN baik artikel hukum, naskah akademik, buku hukum, peraturan perundang-undangan dapat diakses secara cepat, mudah dan validitas informasi terjamin.

“Untuk itu kehadiran perguruan tinggi menjadi jejaring yang terintegrasi secara sistem sangat diharapkan”ungkapnya.

Hadir mewakili Univesitas YARSI, Zuhri dari perpustakaan dan Moh. Kharis SH. MH dosen Fakultas Hukum.

Moh Kharis menyatakan keberadaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sangat memberi manfaat bagi fakultas Hukum Universitas YARSI tempat ia mengajar.

“Sangat membantu penelusuran terkait dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jaminan validitas informasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ( pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) “tukas Moh. Kharis.

Dikatakan Moh. Kharis keberadaan JDIHN juga memudahkan kegiatan penelitian, penulisan skripsi oleh mahasiswa karya ilmiah dan jurnal ilmiah terkait penelusuran artikel dan dokumen hukum.(Zuhri).