Acara yang bertajuk “Transformasi Perpustakaan: Keharusan atau Pilihan?” ini dihadiri oleh Rektor Universitas YARSI Prof. Fasli Jalal, Ph.D, Kepala Perpustakaan Tiko Dhafin Rizky, SIP., M.M. serta pejabat internal Universitas YARSI dan dimoderatori oleh Zuhri Amd.

Agus Rifai, Ph.D selaku narasumber menggarisbawahi bahwa transformasi perpustakaan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang tak terelakkan agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern ditengah kemajuan teknologi yang terus berubah.

Karena menurutnya cara orang mencari, mengakses, dan berbagi informasi telah berubah secara drastis dengan adanya teknologi dan internet.

“Meskipun tetap kembali ke institusi perpustakaan itu sendiri, apakah itu menjadi pilihan atau keharusan, ” ujar Agus Rifai.

Menurut Agus Rifai ada enam (6) faktor yang mendorong mengapa perpustakaan harus bertransformasi. Faktor tersebut adalah komunitas dan hubungannya, kepemimpinan perpustakaan, tenaga perpustakaan, ruang fisik, koleksi perpustakaan dan harapan pengguna serta layanan terhadap pengguna.

“Namun dalam bertransformasi perpustakaan harus mampu meningkatkan nilai, layanan dan pengaruh terhadap masyarakat yang dilayani” jelasnya.

“Tanpa perubahan tidak ada inovasi, kreativitas, atau insentif untuk perbaikan. Mereka yang memulai perubahan akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengelola perubahan yang tidak bisa dihindari”tegas Agus Rifai mengutip ucapan William Pollard.

Prof. Fasli Jalal, Ph.D Rektor Universitas YARSI memberikan pandangan yang dalam tentang pentingnya transformasi perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan perkembangan masyarakat, ia menyoroti betapa pentingnya perpustakaan dalam memfasilitasi pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan promosi budaya literasi di era digital ini.

Beliau menegaskan bahwa transformasi perpustakaan harus diiringi dengan restrukturisasi layanan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan komunitas sebagai bagian dari upaya untuk menjaga relevansi perpustakaan dalam masyarakat.

Para peserta diskusi setuju bahwa meskipun ada kendala dan tantangan dalam melaksanakan transformasi perpustakaan, namun hal tersebut tetap menjadi suatu keharusan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi sumber pengetahuan dan pusat pembelajaran yang vital bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun  2012 Tentang JDIHN ( Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional) bahwa pentingya masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi hukum yang lengkap dan akurat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memandang perlu menjalin kerjasama dengan pengelola perpustakaan universitas.

Rapat koordinasi percepatan Integrasi Data Dokumen  Hukum itu dihadiri beberapa perwakilan perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta diantaranya Universitas YARSI, Universitas Suryadarma, Universitas Jayabaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Esa Unggul.

Hadir mewakili rapat koordinasi tersebut  Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H., Kepala Perpustakaan Tiko Dhafin Rizky, SIP.MM dan Staf IT Perpustakaan Abdul Radjab Malawat, S.Sos.

Kepala Divisi layanan Hukum  Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta DR. Ronald Lumbuun mengatakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( JDIHN )adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

“ Dasar Hukum JDIHN ini adalah Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta PerMen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum “jelas Ronald.

Ronald mengatakan pentingnya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat.

“Sebagai upaya dalam penyebaran informasi hukum terhadap masyarakat, perpustakaan sebagai lembaga pendukung pendidikan di dalam perguruan memiliki peran yang penting untuk implementasi penyebaran informasi kepada masyarakat”tegasnya.

“Sehingga diperlukan langkah-langkah  pengintegrasian domain jdihn.go.id dengan membuat subdomain perguruan tinggi yang bekerjasama, peran perpustakaan diperlukan sebagai pendukung teknis pengintegrasian tersebut”tutur Ronald Lumbuun.

Pada kesempatan itu juga Ronald memberikan apresiasi terhadap Universitas YARSI yang merupakan perguruan tinggi pertama yang menjalin kerjasama pengintegrasian JDIHN di wilayah DKI Jakarta.

Diketahui, sebelumnya Fakultas Hukum  Universitas YARSI melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tentang Peningkatan Pembangunan Hukum  Daerah Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H., mengajak untuk terus berkontribusi dan lakukan proses integrasi bagi pengelola JDIH bagi yang belum melakukan.

“Dengan integrasi tersebut, khasanah informasi dan pengetahuan dalam ranah hukum dapat berkembang dengan pesat serta termanfaatkan untuk keperluan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dan masyarakat pada umumnya”ungkapnya.

Senada dengan Mohammad Ryan Bakry, Kepala Perpustakaan Universitas YARSI Tiko Dhafin Rizky, SIP.MM mengatakan integrasi tersebut juga memacu dan memicu terus tiap-tiap Perguruan Tinggi untuk mengembangkan koleksi yang dikelola, sehingga dapat menjadi percontohan bagi pengelola JDIH lainnya.

“Kegiatan integrasi Jaringan Dokumentasi Informasi Ilmiah (JDIH) Perguruan Tinggi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sangat bermanfaat untuk keperluan penelusuran peraturan, monografi hukum, artikel hukum, putusan dan yurisprudensi bagi seluruh civitas akademik”jelasnya.

Tiko menambahkan pengintergrasian ini sebagai pengembangan dan peningkatan layanan perpustakaan terutama dibidang hukum  khususnya mahasiswa dan dosen hukum serta masyarakat secara umum sesuai dengan perpres no 33 tahun 2012 tentang pentingnya masyarakat mendapatkan informasi hukum yang lengkap dan akurat.

“Dan ini juga sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum  Universitas YARSI dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tentang Peningkatan Pembangunan Hukum  Daerah Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana perpustakaan sebagai lembaga pendukung kerjasama tersebut”tandas Tiko Dhafin Rizky.

Secara terpisah, Rektor Universitas YARSI Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada perpustakaan atas kerjasama integrasi JDIH tersebut. “ Alhamdulilah dan selamat serta terima kasih kepada pak Ryan dan pak Tiko atas terintegrasinya perpustakaan Universitas YARSI ke dalam JDIHN” ucap mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional tersebut. (Zuhri)