Raihan ini tidak membuat FHUY berhenti dan merasa puas. FHUY terus menggeliat. Buktinya aksi penandatanganan kerjasama dengan Regional Asia Centre, Thailand, sekaligus  sebagai realisasi kerjasama berupa terselenggaranya Workshop “Strategi Penyusunan Proposal Penelitian Pendanaan Internasional“, yang diikuti dosen FHUY. Dengan narasumber : Dr. James Gomes, Direktur Regional Asia Center.

Selain itu FHUY kemarin sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting FHUY di Laboratorium Perancangan Hukum Terintegrasi Universitas Yarsi.

Perhelatan dua hari ini diisi para pembicara hebat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),di resemikan Dekan FHUY. Dr,Mohammad Ryan Bakry,S.H,M.H.

Para peserta sangat senang mengikuti Bimtek Legal Drafting.para pembicara sangat komunikatif memaparkan materinya. Bukan hanya dapat ilmu , tapi juga dapat informasi terkini dalam perancangan undang-undang.

Alumnus Doktor Universitas Indonesia ini mengucapkan terima kasih kepada para pembicara sudah memberikan ilmu dan pencerahan.  Kepada para dosen FHUY terima kasih sudah aktif ikut belajar. “Semua ini bagian upaya agar produktivitas sejawat dosen naik kelas ,dan ujungnya FHUY raih akreditasi unggul dan internasional,” tutur Dekan FHUY

Dalam gawe ini, Priyanto , S.H., M.H. membawakan materi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Informasi disampaikan sangat komunikatif dan dialogis ,konten-kontennya prakmatis sangat mencerahkan.sehingga materinya sangat berharga.

Selain Priyanto, tampil pula Andriana Krisnawati,S.H., M.H  menyajikan materi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan dalam Sistem Hukum Indonesia,

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., LL.M. dengan materi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dan Wahyu Tri Hartomo,S.H., M.H. dengan materi Perumusan Norma.

Selanjutnya Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.menyampaikan Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan (Kerangka PUU), Wahyudi Putra,S.H, M..H membawakan Teknik Penyusunan PUU (Hal Hal Khusus), Syahmardan ,S.H., M.H..menyajikan Teknik Penyusunan PUU III (Ragam Bahasa Peraturan Perundang–undangan) 2 90 7. Bahasa Peraturan Perundang–undangan).

Akhir dari perhelatan ilmiah ini digelar pula pelatihan penyusunan PUU  disampaikan Yulanto Araya S.H., M.H.  Dwi Retnaningtyas serta Reni Oktri ,S.H, S.H., M.H.

Jika Bimtek Legal Drafting  adalah  jalan menuju  akreditasi naik kelas. Tentu yang dilakukan FHUY sudah dijalan yang benar. Insya Allah akreditas unggul,dan internasional bisa raih FHUY, Semoga. (usman)

Dalam Opini virtual dihadiri lebih 1000 peserta, banyak informasi dan masukan menarik disampaikan Doktor Ryan Bakrie. Diantaranya lemahnya pemahaman tentang diskriminasi perempuan dan anak di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undang, sehingga terjadi ketidakharmonisan substasi antar peraturan perundang-undangan  dan belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dan anak.

Kemudian sistem hukum pemasyarakatan belum secara komprehensif, sehingga belum mengakomodir kepentingan dan hak anak perempuan-anak.  Perubahan paradigma kepemerintahan  dan reformasi hukum terus dilakukan dengan masif  membutuhkan waktu dan internalisasi,  baik terhadap lembaga, maupun masyarakat itu sendiri.

Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan hak anak , baik diranah privat(KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum semakin luas.

Dengan digelarnya Opini ini, penerapan peraturan hak warga binaan perempuan hamil menyusui serta anak bawaan ada kesamaan antar lembaga pemasyarakatan membawa kebaikan.

Peraturan sudah dibuat harus dilaksanakan sehingga yang tadinya belum maksimal memberkan hak-hak bagi narapidana perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan akan lebih baik . “Terwujud  keadilan ,” harap Dekan FHUY

Menurut  Alumni Program Doktoral Universitas Indonesia, Opini merupakan kegiatan tahunan diadakan  Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan Output acara ini adalah pemilihan Opini terbaik dari semua wilayah  kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia. “Tahun  lalu DKI Jakarta juara satu dengan narasumber akademisinya saya,”ujar Doktor Ryan Bakrie .

“Saya dihadirkan sebagai narasumber mewakili akademisi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk memberikan masukan ,” tambahnya

Opini Virtual kali luar biasa, selain peserta jumlahnya banyak dari berbagai daerah di Indonesia  karena hadirnya beberapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  selain DKI Jakarta, Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, NusaTenggara Barat , Nusa Tenggara Timur  dan Papua

Selain Doktor Ryan Bakrie, tampil juga pembicara lain dalam Opini,  Kepala Balitbang Hukum dan Ham, Dr.Sri Puguh Budi Utami, M.Si, Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliyanto, S.H,M.H dan Wakil Ketua Komnas Perempuan ,Mariana Amiruddin  

Pelakunya bisa siapa saja. Namanya domestik, siapa kuat di rumah, bisa jadi dia pelakunya. Kekerasan muncul akibat ketidaksetaraan dalam posisi kekuasaan dalam keluarga. “Semua itu kenyataan terjadi hingga saat ini,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan ,Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Tuti Kusumawati, saat berbicara pada Webinar Universitas Yarsi(UY), selasa, 21 september 2021.

Selanjutnya Tuti menjelaskan, kekerasan pada anak dan perempuan harus distop. Anak dan perempuan wajib dilindungi dan diberdayakan hingga terwujud kesejahteraan.

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah membuat kebijakan pemberdayaan perempuan pelindungan anak serta kesejahteraan keluarga. Visinya kota maju, lestari dan berbudaya, warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Selanjutnya telah dibuat pula 17 rencana aksi, melibatkan 12 perangkat daerah, mitra pemerintahan provinsi DKI Jakarta dan masyarakat. “Semua itu dilaporkan dan dievaluasi pada setiap triwulan,”Kata Tuti.

Alumni Institut Pertanian Bogor ini menyatakan, untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan anak dan perempuan Dinas PPAPP telah bekerjasama dengan berbagai pihak.

Kerjasama Dinas PPAPP dengan Universitas Yarsi sudah sering dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti webinar ini dan mendirikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos Sapa).

Menurut Tuti, Pos Sapa di perguruan tinggi ada di 10 lokasi yang sudah bekerjasama Dinas PPAPP. Kehadiran Pos Sapa membantu menangani layanan pengaduan, layanan medis, mediasi, rehabilitasi sosial, penegakan hukum dan bantuan hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi atas terjadinya atau mencegah kekerasan Anak dan perempuan .

Pos Sapa UY sangat relevan, strategis, layanannya gratis dan bisa diakses siapa saja yang membutuhkan, operasionalnya secara offline Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hingga 3 sore dan secara online Senin hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 8 malam.”Pos Sapa Universitas Yarsi peduli keadilan,siap layani masyarakat, bagus banget dan saya himbau ayo bantu ,” seru Tuti didepan peserta webinar.

Webinar UY bertema Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Realita dan Harapan dalam berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia, Kadis PPAPP juga menyampaikan program pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak seperti memberikan Kartu Anak Jakarta bagi 9531 anak usia 0-6 tahun bantuan Rp.300 ribu/bulan untuk kebutuhan anak dasar. Melakukan pemberdayaan perempuan melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu dengan nama Jak Preneur. KartuLansia Jakarta bagi lansia yang tidak mampu dan terdaftar di BDT Rp.600 ribu/bulan. Melakukan MOU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terkait kebijakan tentang pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta kesejahteraan keluarga yang dibuat PPAPP sudah ada produk hukumnya berupa ,11 peraturan daerah, 20 peraturan gubenur, 9 keputusan atau instruksi gubenur.

Aturan dan peraturan sudah banyak, mudah diucapkan sulit dilaksanakan. “mari segera kita patuhi dan jalankan mulai dari rumah,” Jangan lakukan kekerasan” ajak Tuti.

Setuju dengan himbauan Tuti, Dekan Fakultas Hukum Universias Yarsi, Mohammad Ryan Bakry menyatakan.jika penegakkan aturan dan hukum sudah berjalan, berarti penegakan wibawa dan moral telah hadir .

Hukum dijalankan dan ditaati bukan karena ada petugasnya. “Hukum dijalankan untuk menegakkan kebenaran,keadilan. Kalau melanggar ya pasti menyusahkan orang lain,”tutur Ryan ,sapaan akrab Muhammad Ryan Bakry

Hukum jangan dijadikan konsumsi politik. Mencegah kekerasan pada anak dan perempuan keduanya harus yang dapat untung.Saat penegak hukum menjunjung nilai hukum, pasti masyarakat akan mencontoh.Disinilah bukti kewibawaan negara yaitu hadirnya potensinya moral.

Kepada pemerintah provinsi(Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam menangani kekerasan anak dan perempuan harus sinergi. “Jangan hanya membuat peraturan, jangan hanya konsistensi saja terhadap peraturan, tetapi budayakan para penegak hukumnya untuk taat peraturan dan menjadi contoh masyarakat ,” ingat Alumni Doktoral Universitas Indonesia

Hukum itu merubah sesuatu buruk menjadi baik dan ini terkait dengan moral. Sementara perguruan tinggi jadi medianya yaitu tempatnya menghasilkan moral-moral tinggi dan para mahasiswa sebagai sumber dayanya,

Pemprov DKI Jakarta harus kerjasama dengan perguruan tinggi, jangan hanya formal,tapi moral dan hukum harus dijalankan menegakkan peran

Berbicara moral, Universitas Yarsi sangat peka terhadap keadilan. melalui Pos Sapa siap mengakomodir keadilan dan mendukung pencegahan kekerasan perempuan dan anak. “Jangan segan-segan Pemrov DKI membantu universitas Yarsi,” Tutup Ryan