Selain itu terjadi tren peningkatan perilaku self harm atau menyakiti diri sendiri.Tahun 2000  6,5 persen. Tahun 2019 meningkat menjadi 8,1 persen.

Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr H Marzoeki Mahdi (PKJN RSJMM) Bogor, Dr.dr.Nova Riyanti Yusuf,SpKJ menyatakan itu pada bincang edukasi bertema Jaga Kesehatan Mental ,wujudkan Generasi Tangguh,kemarin di PKJN RSJMM Bogor.

Doktor Nova menyatakan, terhadap masalah ini PKJN RSJMM bertanggung jawab sebagai koordinator nasional untuk pengampuan dan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Pengembangan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan salah satu tujuan utama saat ini.

Selanjutnya dalam forum ini Alumnus  Mental Health Harvard Medical School banyak menyampaikan pengetahuan  mencerahkan.

.Doktor Nova juga menyatakan, remaja dan mahasiswa rentan mengalami depresi. Era media sosial dan digital membuat angka bunuh diri dan gangguan jiwa di kalangan remaja meningkat.

Pihaknya mengarahkan supaya remaja-remaja ini menjadi versi terbaik dari diri mereka, bukan didikte dari medsos, dari ekspektasi yang datang bukan dari dirinya.

Terkait bunuh diri, Menurut Doktor Nova, Indonesia belum punya data bunuh diri secara detail, atau national suicide registry. Peraturan RI masih ambigu.

Jadi tidak bisa klaim BPJS untuk orang-orang mengalami percobaan bunuh diri. Mereka dianggap menyakiti diri sendiri, sehingga belum bisa di-cover JKN. Kasusnya sama dengan penyalahgunaan Napza. “Ini sedang kita berproses ke depannya,” tuturnya.

Ditambahkannya kini Kemenkes, sedang berusaha melakukan perubahan. Jika tidak bisa 100 persen di-cover BPJS, minimal tapi ada kalimat jika terbukti ada diagnosis gangguan jiwa (saat melakukan percobaan bunuh diri), berarti bisa dicover.

“Karena biasanya ditulis cuma lukanya. iritasi, self harm. Jadi tidak disebutkan alasan apa yang membuat mereka itu melakukan percobaan bunuh diri,”cakapnya.

Doktor Nova setuju jika di perguruan tinggi menyediakan jabatan wakil rektor khusus atau bagian khusus kesehatan mental Karena wakil rektor bidang  pendidikan selama ini kebanyakan fokusnya pada bimbingan akademis. Wakil rektor ini harus terintegrasi pada prestasi.

“Semoga kehadiran wakil rektor bisa salah satu solusi cepat cegah gangguan kesehatan mental dan ,wujudkan generasi tangguh menuju generasi emas,” serunya,

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Prof Ir.Nizam,M.Sc,DIC., Ph.D juga banyak menyampaikan pengetahuan mencerahkan,,

Saat mengatakan, mahasiswa dan dosen depresi hingga bunuh diri sejatinya menurut Prof Nizam dapat dicegah dengan menciptakan kampus sehat, aman, dan nyaman. Di mana, ada saling asah, asih, dan asuh di antara seluruh sivitas akademika.

“Itu harusnya tidak terjadi ketika kita saling peduli, saling asah, asih, dan asuh,” ujar Prof.Nizam

Nizam menyatakan, sejak diberi amanah menjadi pimpinan di Kemendikbudristek pada 2020 lalu, dirinya terus menekankan untuk menciptakan kampus sehat. Dia membuat istilah SAN untuk dihadirkan kampus, yang berarti sehat, aman, dan nyaman. Terkait sehat, hal itu dia sebut perlu dimaknai secara holistik.

Menurut Nizam pemerintah sudah menggaungkan agar kampus membangun safety, health, and environment. Kesehatan psikologis dia sebut harus dibangun tidak dengan satu program tersendiri. Unit yang mengurusi kesehatan psikologis, kesehatan emosional, memang diperlukan. Tapi itu menjadi bagian dari pembelajaran secara bersama-sama.

Jaga Kesehatan Mental ,wujudkan Generasi Tangguh, bagi mahasiswa sebagai generasi Z (Gen Z) tidak mudah ,punya tantangan berat. Menurut mahasiswa kedokteran Universitas Yarsi , Yusmar Ibrahim ,

Tantangan terberat bagi Gen Z, tekanan pergaulan, akademik dan tekanan orang tua serta, tekanan masa depan.

Selain itu Gen Z juga menerima kekerasan berupa fisik, verbal dan non verbal langsung, non verbal tidak langsung , cyber bullying dan pelecehan seksual

Upaya mengatasinya semua itu  dengan meningkatkan kesadaran mental sehingga generasi Z dapat memahami masalah yang mereka alami, juga orang sekitarnya aware dan tidak menjudgement

Setelah itu bangun lingkungan mendukung  keluarga, teman, instansi pendidikan, lembaga layanan informasi dan konseling remaja dapat berperan penting dalam mendukung kesehatan mental GEN Z”

Lakukan pelatihan Peer Konselor dan Edukasi Kesehatan Remaja, Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental “Layanan kesehatan mental harus tersedia dan terjangkau bagi GEN Z dan gratis,” pinta Yuswar

Harapannya Gen  Z bisa jaga Kesehatan mental , wujudkan  generasi tangguh, pemerintah dapat memfilter berita hoax dan memberikan jaminan kesehatan mental Gen Z berharap media lebih mementingkan esensi ketimbang sensasi Gen Z berharap instansi pendidikan bisa terbuka dan berdialog dalam mengambil keputusan serta memberikan peran nyata kepada siswa/mahasiswa Gen Z berharap masyarakat dapat menghentikan stigma buruk dan diskriminasi terkait kesehatan mental

Dalam Bincang Edukasi digelar PKJN RSJMM Bogor bekerjasama Cempaka Study Club, didukung Meeting.ai, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dr. Citra Fitri Agustina, SpKJ tampil sebagai penanggap.

Dokter Citra mengatakan, kita penting jaga kesehatan mental. Permasalahannya sangat kompleks maka solusinyapun banyak.

Seperti untuk peer consellor perlu ada pelatihan menjadi konselor sebaya, edukasi kepada teman-teman bahwa di institusi ada wadah curahan hati bisa diakses, dijamin kerahasiaan. Perlu penyamaan persepsi antara pengajar dan peserta didik terkait kekerasan. Harmonisasi sistem pendidikan , perlu pelatihan yang memunculkan empati bagi peserta didik

Yang sudah dijalankan pemerintah sudah OK ,sehingga masyarakat termasuk Gen Z dapat memiliki akses kepada layanan kesehatan jiwa di rumah sakit. Perbanyak kegiatan fisik untuk para remaja atau dewasa muda bahkan sejak kanak sehingga tidak terpaku pada gawai guna menghindari adiksi

Pemerintah melalui PKJN RSJMM telah memberi banyak kegiatan contohnya  hotline, mobile mental health, PIKR.. kini diperlukan kampanya lebih besar dan replikasikan di bbrp tempat serta perlu melibatkan perguruan tinggi(Usman)

Terkait konteks rujukan, perlu spesialisasi bervariasi dalam hal distribusi ,jumlah, dan  kompetensi. Selain itu sisi penyediaan harus dikaji berapa jumlah, jenis, jenjang, dan distribusinya dengan komitmen pada pemerataan.

Sangat penting juga jika dokter sudah tersedia, perekrutan perlu dikaji  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta pemerintah daerah secara terbuka dan sesuai konteks lokal

Semua pernyataan Rektor Universitas Yarsi, Prof.dr.Fasli Jalal, Ph.D  (Prof Fasli)disampaikan dalam lokakarya bertema, Mengurai Tantangan dan Peluang pada RUU Kesehatan, Menjawab Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis” diadakan Universitas Yarsi, kemarin .

Prof Fasli menambahkan, para dokter spesialis  susah payah diraih ini mengalir ke tempat membutuhkan  harus disediakan kondisi kerja nyaman sejak diterima, jelas jenjang kariernya, terjamin kesejahteraan. “Tak kalah penting, tersedia sarana dan prasarana pendukung agar para dokter bisa melayani kesehatan masyarakat optimal,” ujar Prof Fasli.

Rektor Universitas Yarsi juga mengatakan semangat untuk melakukan transformasi percepatan dokter spesialis melalui RUU Kesehatan ini tentu dapat dipandang baik.

Namun, proses penyusunan kebijakan melakukan transformasi ini perlu cermat dan hati-hati. Karena itu, Universitas Yarsi menyediakan forum diskusi menjawab percepatan pendidikan dokter spesialis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan nasional.

Nantinya, lanjut Prof. Fasli, hasil lokakarya akan direkomendasikan kepada DPR dan Kementerian Kesehatan.

Sementara Pelaksana Tugas(PlT) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prof.Ir.Nizam, M .Sc,Ph.D,IPU, ASEAN Eng  mengatakan, pemenuhan dokter oleh perguruan tinggi (PT) hingga  kini bersumber pada permintaan Kemenkes. Pada tahun 2010, Kemenkes minta jumlah dokter 5.000-6.000 dokter per tahun, hingga 10.000 dokter per tahun. Setelah Undang Undang Pendidikan Kedokteran terbit,  tahun 2013, jumlah lulusan dari fakultas kedokteran (FK) lebih dari 12.000 per tahun.

Kemudian tahun 2016 ada moratorium pembukaan FK karena sudah melampaui kebutuhan. Mulai tahun 2022, moratorium FK dibuka kembali dan kapasitas ditambah. Bahkan, rasio pendidik, residen awalnya 1 berbanding 3 menjadi 1 berbanding 5

Kalau mau mengakselerasi jumlah dokter dan dokter spesialis bisa dengan gotong royong. Tentu tetap utamakan kualitas lulusan. Tapi untuk pendidikan dokter spesialis, kehadiran pemerintah minim. “Jadi biaya pendidikan mahal dan jadi beban peserta,” ingat Prof Nizam

Prof Nizam menjelaskan, gotong royong pemenuhan kekurangan dokter spesialis penting dilakukan, karena pemahiran para spesialis tak cukup hanya dilakukan fakultas-fakultas kedokteran saja. Akses terhadap rumah-rumah sakit untuk pendidikan juga harus disediakan. Tentunya agar para mahasiswa spesialis dapat memahirkan diri di sana,” tutur Prof Nizam.

Kemenkes perlu bantu lewat pembiayaan. Amanah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu mengamanatkan, residen itu harus dapat insentif. Itu harusnya dipenuhi Kemenkes,

Ditambahkannya,bila gotong royong sudah dilakukan, maka pemenuhan kebutuhan spesialis dapat diakselerasi. Tidak perlu perubahan sistem, diperlu hanya jalankan sistem yang ada dengan baik. Jika ada persoalan dan kendala pemenuhan kebutuhan itu, maka semestinya dicari solusinya.

Indonesia perlu jaringan rumah sakit. Jadi tak perlu FK itu punya rumah sakit sendiri. Rumah-rumah sakit daerah itu tolong bisa dimanfaatkan para fakultas kedokteran . “Jadi bisa efisien, hemat, dalam penyelenggaraan pendidikan ini,” tutup Prof Nizam.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehata Drs.Sundoyo,SH, MKM,M.Hum,juga tampil sebagai pembicara. membahasan proses RUU Kesehatan yang diinisiasi sejak tahun 2020 dan telah melakukan lebih dari 20 public hearing.

Pembicara lain tampil Anggota Komisi IX DPR, dr.Suir Syam.M.Kes.,MMR . dan sebagai penanggap Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof.Dr.Budi Santoso,dr.,Sp.OG(K) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi Dr.Mohammad Ryan Bakry,SH.MH. (Usman)

Selanjutnya para mahasiswa harus menyiapkan diri dengan kompetensi masa kini dan masa depan. Ijazah saja tidak cukup. Kalian harus menciptakan masa depan milik kalian. Kampus dan para dosen hanya mengantar, mendampingi adik-adik menjelajah perjalanan penuh dinamika dan makna tersebut.

“Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya adik-adik pelajari di kampus harus diperkaya pengalaman di kampus kehidupan,,” pesan Plt.Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Riset dan Teknologi, Prof.Ir. Nizam,M.Sc,DIC, Ph.D,IPU,Asean Eng (Prof.Nizam). kepada Usman dari Kabar Yarsi lewat pesan WhatApp,

Pesan Prof Nizam itu  jadi kiat sukses, ditujukan untuk mahasiswa agar berhasil menghadapi tantangan masa depan bersamaan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)2023 dan Milad ke-56 tahun Universitas Yarsi

Menurut  Prof Nizam yang juga Profesor di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, setiap mahasiswa adalah istimewa. Dalam diri mahasiswa ada potensi menanti untuk diwujudkan melalui ketekunan, keuletan, kerja keras dan kerja cerdas.

Kemudian melalui interaksi dengan kawan,dosen bersama masyarakat, potensi tersebut akan bersemi dan menemukan wujudnya.

Pupuk dan semailah pijar-pijar masa depan kalian. Selami duniamu dengan penuh kesadaran akal budi dan Nurani. Temukan passion mu, temukan misi hidupmu, temukan arti dan makna karyamu bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsamu. “Itulah prestasi layak dikejar dan diwujudkan,” Ujar Prof Nizam.

Lebih lanjut, Alumnus Doktor HydraulicsUniversity of London menyatakan, kehidupan kampus sangat penuh romantika dan dinamika. Banyak pula godaan di sepanjang perjalanan, banyak tantangan kadang bisa membuat frustrasi.

Agar jadi mahasiswa sukses dan sehat ,jalani kehidupan kampus dengan mindset positif. Bangunlah kebiasaan  sehat dan berimbang. Olah raga, olah pikir, olah rasa harus berimbang. Kerjakanlah tugas Anda dengan cinta dan cintailah pekerjaan. Sesuatu mungkin tidak menyenangkan pasti ada sisi baik indah pada saatnya. “Jangan lupa berdo’a dan minta restu kedua orang tua, semua itu maha dahsyat,”Prof Nizam

Menyambut Hardiknas 2023, Dekan Fakultas Teknik hingga 2020 mengatakan pendidikan ibarat cahaya menerangi manusia dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan dan kebenaran.

Mengutip Ki Hadjar Dewantara, pendidikan memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada kemandirian.Memerdekakan manusia  untuk bisa memilih masa depannya, memerdekakan manusia dari kebodohan.

Semoga peringatan Hardiknas kembali mengingatkan dan menyegarkan kita utk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

“Bagi adik-adik mahasiswa hendaknya bisa mengaktualisasi ajaran Ki Hajar Dewantara melalui semangat Kampus Merdeka,” tutur Prof Nizam

Bagi Universitas Yarsi dan seluruh sivitad akademikanya, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-56. “Semoga di usia matang ini Universitas Yarsi makin maju, terus meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulannya,” tutup Plt.Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Riset dan Teknologi (usman)

Ketua AIPKI Pusat ,Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K)., M.Med.Ed  menerangkan, tema itu kami ambil karena terjadi perubahan tatanan kebiasaaan baru masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar pada  perubahan proses belajar mengajar di semua institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Selanjutnya adanya pola adaptasi baru dan protokol kesehatan menjadi syarat utama proses kegiatan pendidikan.

Terkait kemajuan pendidikan kedokteran,  Prof Budu, AIPKI menyatakan, selalu berusaha berkembang dalam menghadapi kemajuan di bidang pendidikan kedokteran maupun perubahan dalam kebijakan dibidang Kesehatan. Kemudian terus menerus mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Era Pasca Pandemi Covid-19. 

AIPKI juga telah berkomunikasi dan diskusi bersama dengan berbagai pihak, antara lain Kemendikbud Ristek, Kementrian Kesehatan, KKI, IDI, KDI, ARSPI, LAM-PTKes, serta pengambil regulator lainnya.

“Semua itu dilakukan demi meningkatan kualitas pendidikan kedokteran di Era Pasca Pandemi Covid-19 dan mampu menghadapi tantangan dan perkembangan di dunia Kesehatan,” ujar Prof Budu, dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin 

Ketua Panitia Muktamar AIPKI ke XI ,Prof. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc., Ph.D., Sp.KKLP menambahkan, AIPKI merupakan forum komunikasi institusi penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia. Asosiasi ini dibentuk sebagai jembatan dan wadah komunikasi antar institusi penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia dengan pemerintah. 

Menurut Prof. Rika, AIPKI selalu berusaha mengembangkan dan bergerak secara konstruktif  menghadapi perkembangan di bidang pendidikan kedokteran, menghadapi perubahan  dan perkembangan kebijakan pendidikan kedokteran, serta menghadapi perubahan kebijakan bidang kesehatan. 

AIPKI juga terus mengupayakan perbaikan dan kemajuan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak tenaga Kesehatan berkualitas, professional, dan mampu menghadapi tantangan dan perkembangan di dunia kesehatan, 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi ini   menegaskan, AIPKI  mendukung transformasi kebijakan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025.

Khusus percepatan pemenuhan dokter. Menurut Dekan FK Universitas Yarsi ,salah satu strategi telah disepakati Komite Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, perbaikan dan kemajuan peningkatan kualitas Pendidikan, mencetak tenaga kesehatan melalui peningkatan kuota nasional mahasiswa pendidikan kedokteran, 

“Itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,” tutur Prof Rika

Sebagai upaya peningkatan kuota nasional berbasis evaluasi implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran dan Prodi Kedokteran Gigi dan prioritas kebutuhan dari Kementerian Kesehatan, “AIPKI,sekali lagi tetap  mendukung transformasi kebijakan kesehatan,”tekan Ketua Panitia Muktamar XI AIPKI 

Prof Rika, yang juga ketua AIPKI Wilayah II Ketua Panitia Muktamar AIPKI mengatakan, Muktamar ke-11 juga mengundang 93 perwakilan institusi-institusi Fakultas Kedokteran  seluruh Indonesia, 

Muktamar kali ini akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan ada suguhan daun sirih kepada peserta pilihan, diskusi panel  dengan narasumber Menteri Kesehatan, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) , Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Konsultan Intensif Care, Magister Administrasi Rumah Sakit,dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan (LAM PT-Kes.).

Muktamar ke-11 sebagai pelaksana (host) AIPKI Wilayah-2, terdiri, FK.Universitas Yarsi, FK.Universitas Indonesia, FK.Universitas Katolik Atmajaya dan FK.Universitas Trisakti. Kemudian FK.Universitas Pembangunan Nasional Veteran , FK.Univeritas Kristen Indonesia, FK.Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah,FK.Universitas Kristen Krida Wacana, FK. Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka, FK.Universitas Tarumanegara, dan. FK.Universitas Gunadarma, 

“Selama tiga hari, event ini juga akan menggelar banyak kegiatan menarik” tutup Prof Rika.

Ungkapan itu disampaikan Syaiful saat menjadi salah satu pembicara Webinar: “Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan?” yang diusung oleh Universitas YARSI, didukung Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Kamis (12/8/2021) secara virtual melalui Zoom Meeting dan live streaming di YouTube YARSI-TV.

Webinar ini dibuka oleh Ketua Panitia Prof. Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si. (Wakil Rektor IV UY) dengan welcome speech oleh Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. (Rektor Universitas YARSI). Selain Syaiful Huda juga menampilkan para pembicara terdiri dari Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Ristek RI); Prof. Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si (Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia/APTISI); Prof. dr. H. Jurnalis Uddin, PAK (Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia/APPERTI); dan Indriani (Reporter Antara News Agency), serta dipandu oleh Usman, S.Sos., M.Ikom (Humas UY) sebagai moderator.

Ada lima hal objektif yang diutarakan Syaiful. Pertama, telah terjadi relasi kurang sehat antar perguruan tinggi negeri (PTN) yang dicermatinya saling berlomba-lomba untuk memperbanyak mahasiswa. Ketika terjadi kompetisi itu, PTN telah mengabaikan fungsi kampus sebagai central of excellent (pusat keunggulan ilmu pengetahuan).

“Seharusnya, PTN semangatnya tidak berkompetisi mendapatkan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya, namun bagaimana masing-masing PTN bisa menguatkan dan mengembangkan keunggulan prodi-prodi (program studi) tertentu untuk saling berkolaborasi antar sesama PTN,” kata Syaiful.

Sekali lagi Syaiful menegaskan, semangat PTN seharusnya kolaboratif, bukan kompetitif. Jika kompetisi itu masih diterapkan, akan berakibat kurang baik bagi perkembangan ekosistem dunia pendidikan tinggi Indonesia di masa datang dan kontraproduktif dengan semangat kolaboratif yang semestinya diciptakan oleh PTN. Terlebih lagi sebagian PTN sudah berubah status menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 12 PTN di Indonesia berbentuk BHMN. Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan. (https://id.wikipedia.org)

“Model PTN yang mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya harus disetop, karena hal itu akan meninggalkan tradisi yang pernah dicapai oleh kampus-kampus negeri kita,” ucap Syaiful.

Objektif kedua adalah relasi antar PTN dengan PTS, kata Syaiful PTN telah mengambil ‘ceruk’ (ruang) yang semestinya menjadi milik PTS yang mengakibatkan semakin carut-marutnya suasana pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak hanya berkompetisi dalam menjaring mahasiswa baru, namun lebih dari itu, PTN dan PTS sudah menciptakan ‘gap’ atau ketimpangan yang dalam melampaui narasi kompetisi yang sehat.

Ketiga, pemerintah perlu membenahi supaya tidak terjadi kompetisi tidak sehat terkait penerimaan mahasiswa baru yang dirasa kurang adil. Hal lain, yang lebih perlu diperhatikan pemerintah adalah segera membuat sebuah peta jalan (roadmap) yang objektif, sehingga tercipta ekosistem yang adil bagi PTS.

“Kita perlu mendorong terus-menerus agar pemerintah membuat blueprint peta jalan pendidikan dan pemerintah harus mampu menjadi fasilitator yang baik untuk pertumbuhan ekosistem dunia pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Syaiful.

Keempat, pemerintah sedapatnya memberikan afirmasi kebijakan yang lebih kuat lagi pada PTS, tidak hanya bertumpu pada policy belaka, namun juga keleluasaan akses anggaran yang adil.

Syaiful meminta agar hal ini manjadi PR (pekerjaan rumah) yang senantiasa harus disuarakan dengan kritis, terutama APTISI agar memberikan saran dan sumbangsih secara objektif kepada pemerintah sesuai dengan harapan dan cita-cita seluruh perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia.

Terakhir, yang kelima adalah PTS harus berani melakukan kritik dengan sekuat tenaga untuk percepatan adaptasi terhadap disrupsi dunia pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini sungguh luar biasa. Maka dari itu, selain adaptasi perguruan tinggi juga harus mampu melakukan transformasi, apalagi bila ditunjang fasilitas dan afirmasi pemerintah, Syaiful berkeyakinan, bangsa Indonesia akan menemukan momentum terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan tingginya.

“Saya akan berusaha terus mendorong pemerintah agar bisa berkolaborasi, memfasilitasi, dan mengafirmasi perguruan tinggi swasta melakukan adaptasi dan transformasi yang kuat menghadapi era disrupsi dunia pendidikan,” ucap Syaiful.

“Semoga segera ada titik temu afirmasi pemerintah yang adil terhadap PTS, agar terciptanya ekosistem yang baik pada dunia pendidikan tinggi Indonesia,” ujar Syaiful.

Kami di Komisi X DPR RI, lanjut Syaiful, secara maksimal sedang terus memperjuangkan alokasi anggaran negara 20% untuk pendidikan atau setara dengan Rp.580 triliun di tahun 2021 yang belum sepenuhnya digunakan. Padahal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI baru mengelola sekitar 30% dari anggaran tersebut atau sekitar Rp.80 triliun. Selebihnya menyebar ke kementerian dan lembaga lain, serta daerah-daerah.

“Kalau anggaran pendidikan itu sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud, meski tidak semuanya mungkin 80% saja, kita bisa lihat akan ada percepatan afirmasi anggaran kepada PTS-PTS kita di seluruh Indonesia,” ungkap Syaiful.

Terkait dengan policy pemerintah, kapan PTS bisa menjadi anak kandung, menurut Syaiful kuncinya adalah kebijakan. Dirinya sangat merindukan bagaimana pemerintah punya kebijakan yang menjadikan PTS juga anak kandung negara dan pemerintah layaknya PTN.

Mengenai kapan waktunya, Syaiful mengatakan lebih dari dua tahun ke depan. Dalam kurun waktu itu, dirinya dan Komisi X DPR RI akan mencoba meletakkan kebijakan-kebijakan dasar yang bisa mencapai percepatan PTS menjadi anak kandung di negara ini. Tentu tidak mudah, sebab akhir-akhir ini ada tren kebijakan kurang trust (percaya) terhadap keberadaan PTS-PTS di Indonesia. Sehingga, banyak kita temui universitas-universitas bonafide luar negeri (asing) membuka proses perkuliahan di dalam negeri.

“Hal itu membuat tantangan yang kita hadapi menjadi semakin berat, terutama PTS. Namun demikian, kita akan cari titik temu yang terbaik, bagaimana supaya bisa terjadi keadilan bagi PTS yang sudah mengabdi cukup lama di negara kita,” pungkas Syaiful mengakhiri. (ART)