Melihat seleksi masuk PTN, Anggota DPR Komisi X, Syaiful Huda menyatakan, ini bagian masalah. Kini PTN telah terjebak pada banyak mahasiswa diterima masuk ke dalam kampus-kampus negeri. Padahal semestinya PTN memiliki semangat mengembangkan kampusnya sebagai sentra unggulan atau center of excellence. “Kalau fokusnya PTN berlomba-lomba merekrut mahasiswa, pasti akan mengabaikan semangat tersebut,”ujar Syaiful,

Pemerintah, hendaknya kata Syaiful, harus menciptakan ekosistem objektif antara PTN dan perguruan tinggi swasta ( PTS ). Caranya dengan membuat peta jalan yang objektif untuk PTS, sehingga tercipta ekosistem yang adil bagi PTS. “Karena itu DPR akan dorong blue print pemerintah menjadi fasilitator terbaik bagi ekosistem pendidikan di Indonesia ” pintanya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan afirmasi akses anggaran lebih kepada PTS. Jangan anaktirikan PTS. “Berikan PTS akses,paling tidak menunjukkan rasa keadilan dalam upaya menciptakan ekosistem perguruan tinggi nasional kita di masa mendatang,” ujarnya di Webinar “Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan? .

Webinar digelar Universitas Yarsi (UY) didukung Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti),Kamis (12/8). diikuti 300an peserta tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.
Lima orang hadir berbicara webinar memberikan solusi bagi PTS. Mereka sodorkan ekosistem adil bagi PTS. Mereka itu praktisi dan profesional pendidikan. Selaiin Saeful Huda, ada Jurnalis Uddin , Budi Djatmiko , Nizam dan Indriani.

Rektor Universitas YARSI ,Fasli Jalal dalam sambutan menyatakan,berkurangnya mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa.Penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, Fasli berharap 3.044 PTS di seluruh Indonesia bisa terus bertahan.

Selanjutnya Prof Fasli panggilan akrab rektor menambahkan, kondisi PTS seperti ini perlu dukungan dari pemerintah betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan. “60 persen mahasiswa di Indonesia ada di PTS,” ucapnya.

Selain itu Fasli juga meminta agar PTN transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru dan dapat menyelesaikan masalah.

Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak mempedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit. “Mayoritas PTS, lanjutnya, kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN ,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010.

Ketua umum(Ketum) Apperti,Jurnalis Uddin,dalam seminar ini menyorot soal masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Di Indonesia.masih sekitar 30 persen. Malaysia hampir 40 persen, Thailand di atas 50 persen. Jadi Indonesia ini di taraf ASEAN tidak begitu bagus.

Ada 3.200 PTS, kontribusi PTS ini besar dalam peningkatan APK. “Jadi kalau ada masalah di PTS maka akan memberikan dampak pada APK,” ungkap Jurnalis.

Masa pandemi ini, tambah alumni, memberikan pengaruh luar biasa bagi PTS di mana banyak mahasiswa tidak mampu membayar kuliah akibat dampak ekonomi terjadi.

Ketum Apperti menyampaikan, persoalan ini makin diperburuk dengan kondisi penerimaan mahasiswa baru yang juga menurun selama pandemi dan ditambah lagi persaingan dengan perguruan tinggi negeri membuka lebih banyak kuota untuk mahasiswa baru.
“Mungkinkah PTS bisa mendapatkan keringanan dari Pemerintah? Bukan subsidi dari Pemerintah, tetapi keringanan perpajakan. Misal PPN (tadinya) 10 persen, tidak perlu nol persen tetapi 5 persen saja. Saya kira itu sudah sangat membantu,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Yarsi .

Demikian pula dengan PPh 23 dan 25, yang menurut Ketum Apperti ini, jika mendapat pengurangan bisa membantu PTS untuk tetap dapat bertahan dan mengembangkan diri di masa pandemi ini. “Mudah-mudahan dengan perhatian Pemerintah ini, kita bisa menaikkan APK kita tidak hanya 30 persen melainkan bisa lebih dari 50 persen,” harap pendiri Yayasan Yarsi .

Selain itu,” PTN hendaknya memfokuskan diri pada jenjang pendidikan S2 dan S3. Sedangkan S1 diperuntukkan untuk PTS,” pinta Jurnalis, yang juga guru besar Universitas Yarsi.

Ketum Aptisi , Budi Djatmiko menyatakan, dalam tata kelola PTN, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju, di mana fokus PTN adalah menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga, fokus tidak untuk mencari mahasiswa.

Mahasiswa PTN tidak perlu banyak-banyak. Sedikit tidak apa-apa, utamanya menyelesaikan masalah bersama. “Menurut saya APBN untuk PTN perlu ditambah sehingga PTN tidak cari-cari mahasiswa,” kata alumni ITB ini.

Budi menambahkan, operasional PTN selama ini sudah ditanggung negara. Karena itu, PTN tidak perlu mencari uang lagi dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Bahkan, PTN sampai menggelar seleksi mandiri untuk menerima mahasiswa baru.
Seleksi di PTN idealnya cukup melalui saringan SNMPTN dan SBMPTN saja. ”PTN jangan genit mencari duit seperti PTS. PTN jangan cari duit melalui penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri,” ucap Budi.

PTN tidak seharusnya mati-matian menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, PTN seharusnya lebih fokus mengejar status sebagai perguruan tinggi kelas dunia. Kemudian, PTN juga harus kreatif membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan terkini . Sehingga bisa menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan problem bangsa Indonesia.
Dalam Webinar ini, Ketua umum Aptisi mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo.

Jokowi panggilan akrab presiden pernah menyampaikan akan membatasi kuota mahasiswa baru di PTN. Dengan begitu, PTN tidak berorientasi mengejar kuantitas mahasiswa, tetapi lebih ke kualitas pembelajarannya.

Sayangnya, sampai sekarang keinginan itu belum terlaksana. Dia mengatakan, negara tidak perlu repot-repot menyediakan anggaran besar untuk membantu PTS.

Dengan membatasi penerimaan mahasiswa baru di PTN saja, Budi menyebut PTS sudah sangat bersyukur. Sebab, jumlah mahasiswa baru di PTS bisa bertambah banyak. Kemudian, operasional PTS bisa hidup dengan sehat serta kualitas pembelajarannya semakin baik.

Menurut Alumni S3 Unpad, di lapangan memang banyak PTS memiliki mahasiswa sangat banyak. PTS seperti ini umumnya dalam kondisi sehat. Tetapi, mayoritas PTS memiliki jumlah mahasiswa sedikit. Kondisi kampus-kampus swasta yang memiliki mahasiswa kurang dari seribu orang sangat memprihatinkan.” Karena itu pengelola PTS memprotes PTN yang jor-joran menerima mahasiswa baru. ,” tutur Budi.

Pembicara lain, Jurnalis Kantor Berita Antara, Indriani menyampaikan, peran PTS sangat besar dalam upaya meningkatkan APK Pendidikan Tinggi Indonesia. Dengan jumlah hampir 4.500 kampus dan 8,8 juta mahasiswa, PTS menjadi daya ungkit kenaikan APK Indonesia dari 31,6 persen (2016) menjadi 36,16 persen (2020).

“Jika PTS mengalami dampak akibat pandemi, maka akan turut berpengaruh pada APK Pendidikan Tinggi kita,” tegas Indri.
“Sayangnya wacana Pemerintah melakukan pembatasan jumlah mahasiswa PTN sejak 2017 belum terealisasi sampai sekarang,ini menjadi masalah,” tambahnya.

“Menyelesaikan masalah PTS ini, harus dilakukan secara bersama-sama” pesan Indri

Sementara itu Plt .Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Nizam turut bicara dalam webinar menyatakan, setiap PTN tentu memiliki kapasitas masing-masing. Sehingga PTN tidak bisa menerima mahasiswa baru terlalu banyak sampai melebihi kapasitasnya. Namun, dia mengakui masalah, saat ini terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa baru.

”Data 2020, terjadi tren penurunan mahasiswa baru. Baik itu di PTN maupun PTS,” ujarnya.

Tahun 2021, datanya belum final. Guru besar UGM Jogjakarta itu mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah mahasiswa baru. Menurut Nizam, mahasiswa baru di PTS mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2017 sampai 2019. Kemudian menurun pada 2020.

Nizam mengakui PTN memiliki kapasitas yang besar. Namun, lanjut dia, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas PTS maupun PTN di Indonesia.

KOMPAS.com – Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) menggelar webinar nasional mengangkat isu terkait penerimaan mahasiswa baru (PMB) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dikhawatirkan munculnya kompetisi tidak sehat, baik antarkampus negeri maupun dengan perguruan tinggi swasta.

Webinar nasional Universitas Yarsi ini mengangkat tajuk “Seleksi Ujian Mandiri PTN: Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan?” digelar pada 12 Agustus 2021.

Dalam awal diskusi, Prof. Jurnalis Uddin, Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) menyorot soal masih rendahnya APK (angka partisipasi kasar) pendidikan tinggi di Indonesia.

“Masih sekitar 30 persen. Di Malaysia hampir 40 persen, Thailand di atas 50 persen. Jadi kita ini di taraf ASEAN tidak begitu bagus. Ada 3.200 PTS, kontribusi PTS ini besar dalam peningkatan APK. Jadi kalau ada masalah di PTS maka akan memberikan dampak pada APK,” ungkap Prof. Jurnalis.

Masa pandemi ini, tambah Prof. Jurnalis, memberikan pengaruh luar biasa bagi PTS di mana banyak mahasiswa tidak mampu membayar kuliah akibat dampak ekonomi yang terjadi.

Prof. Jurnalis menyampaikan, persoalan ini makin diperburuk dengan kondisi penerimaan mahasiswa baru yang juga menurun selama pandemi dan ditambah lagi persaingan dengan perguruan tinggi negeri yang membuka lebih banyak kuota untuk mahasiswa baru.

“Mungkinkah kita (PTS) bisa mendapatkan keringanan dari Pemerintah? Bukan subsidi dari Pemerintah, tetapi keringanan dalam hal perpajakan. Misal PPN (tadinya) 10 persen, tidak perlu nol persen tetapi 5 persen saja. Saya kira itu sudah sangat membantu,” ujar Prof. Jurnalis.

Demikian pula dengan PPh 23 dan 25, yang menurut Ketua Umum Apperti ini, jika mendapat pengurangan bisa membantu PTS untuk tetap dapat bertahan dan mengembangkan diri di masa pandemi ini.

“Mudah-mudahan dengan perhatian Pemerintah ini, kita bisa menaikkan APK kita tidak hanya 30 persen melainkan bisa lebih dari 50 persen,” harap Prof. Jurnalis.

Kompetisi bisnis penerimaan mahasiswa baru

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko, mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki desain besar arah pendidikan. 

“Indonesia harus memiliki grand design pendidikan, dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Ini permintaan kami dari 2014, 2016, dan 2017,” ujar Budi Djamiko.

Budi Djatmiko mengangkat persoalan keberpihakan Pemerintah yang terlihat masih memperioritaskan PTN. “Keberpihakan Pemerintah lebih cenderung kepada PTN,” ungkapnya.

Budi mencontohkan dari sisi penyaluran KIP Kuliah yang persentase antara PTN dan PTS sama sebesar 10 persen, meski dari jumlah PTS jauh lebih banyak (sekitar 4.500 PTS) dibandingkan PTN (sekitar 100 PTN).

“Tetapi alhamdullilah, tahun ini dan tahun kemarin sekarang KIP naik bertambah banyak,” ujar Budi Djatmiko.

Budi berharap peran PTN ke depan dapat lebih difokuskan sebagai alat negara dan tidak berorientasi bisnis mencari keuntungan dalam menyelenggarakan pendidikan, dan bersaing dengan PTS.

Hal senada disampaikan Syaiful Huda, Anggota Komisi X dari Fraksi PKB. “Ketika kampus negeri terjebak kepada memperbanyak mahasiswa, tanpa disadari sesungguhnya mendegradasi seluruh capaian yang telah dicapai kampus-kampus negeri kita,” ungkap Syaiful.

Syaiful menegaskan, “perlombaan” antarkampus negeri untuk mengejar jumlah mahasiswa harus segera dihentikan.

“Semakin bercarut marut dunia perguruan tinggi kita di mana semestinya tidak terjadi kompetisi perguruan tinggi negeri dan swasta. Levelnya tidak hanya sekadar kompetisi tetapi sudah menciptakan gap atau ketimpangan cukup mendalam terkait isu ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Syaiful mendorong Pemerintah cukup memberikan peta jalan dan menjadi fasilitator dalam memberikan afirmasi dukungan lebih terhadap perguruan tinggi swasta.

“Semangatnya adalah supaya tercipta ekosistem pendidikan yang lebih adil dunia pendidikan nasional kita. Atau bahasa mudahnya, jangan anaktirikan perguruan tinggi swasta kita,” tegasnya.

Wacana pembatasan PMB di kampus negeri

Pembicara lain, Indriani, Jurnalis Antara menyapaikan peran PTS sangat besar dalam upaya meningkatkan APK Pendidikan Tinggi Indonesia. Dengan jumlah hampir 4.500 kampus dan 8,8 juta mahasiswa, PTS menjadi daya ungkit kenaikan APK Indonesia dari 31,6 persen (2016) menjadi 36,16 persen (2020).

“Jika PTS mengalami dampak akibat pandemi, maka akan turut berpengaruh pada APK Pendidikan Tinggi kita,” tegas Indri.

 “Sayangnya wacana Pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah mahasiswa PTN sejak 2017 belum terealisasi sampai sekarang,” tambahnya.

Prof. Nizam, Sekjen Pendidikan Tinggi (Dikti) menyampaikan kenaikan APK harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul agar siap menjawab tantangan Bonus Demografi dan Indonesia Emas 2045.

Dalam upaya mencapai target APK sebesar 37 persen di tahun 2024, sejumlah strategi dilakukan Ditjen Dikti, di antaranya; peningkatan kapasitas PTN dan merger PTS kecil, transformasi UT menjadi UT Cyber dan memperluas PJJ, beasiswa yang lebih tepat sasaran dan perbaikan tata kelola dan mutu perguruan tinggi.

Selain itu, terkait alokasi bantuan UKT untuk mahasiswa, Prof. Nizam mengungkapkan bantuan untuk mahasiswa PTS jauh lebih besar yakni mencapai 70 persen dibandingkan PTN.

“Karena kita tahu, mahasiswa-mahasiswa di daerah sangat terdampak akibat pandemi. Dan kita berikan bantuan UKT untuk adik-adik kita di PTS yang membutuhkan bantuan tadi,” ujarnya.

PR bersama meningkatkan kualitas PTS

Menjawab isu kuota PTN dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB), Prof. Nizam secara tegas menyampaikan Ditjen Dikti memantau secara serius hal ini karena akan berdampak langsung terhadap kualitas.

“Untuk kuota mahasiswa baru ini tentu kita sesuaikan dengan kapasitas. Tidak kita berikan di luar kapasitasnya. Itu kita pantau betul,” tegas Prof. Nizam.

“Kita lihat rasio mahasiswa dan dosennya, kita lihat sumber dayanya. Kalau rasionya terlampaui pasti akan terdampak pada akreditasi, terdampak pada rapornya di Dikti. Dan itu akan berdampak pada pendanaan perguruan tinggi pada yang negeri,” tambahnya lagi.

Sedangkan dari sisi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, Prof. Nizam menyampaikan pihaknya terus mendorong akselerasi mutu PTS. 

“Perguruan tinggi swasta yang saat ini mungkin kualitasnya masih kurang itu kita akselerasi untuk bisa menjadi baik, baik sekali atau unggul, baik perguruan tingginya maupun prodinya.

Dirjen Dikti melihat masih minimnya PTS yang terakreditasi A (6,91 persen) menjadi pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

“Mari kita dorong yang (akreditasi) B (46,38 persen) menjadi A dan yang C (21,45) menjadi B. Dan terutama yang belum terakreditasi baik PTN maupun PTS agar terakreditasi,” ujar Prof. Nizam.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama kita, kolaborasi kita, akan bisa memperkuat perguruan tinggi kita ke depan. Semakin maju, semakin bisa memastikan SDM unggul yang dibutuhkan untuk Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama,” pungkas Prof. Nizam.

Nizam mengatakan, manakala rasio antara dosen mahasiswa telah melebih standar, maka perluasan PMB jalur mandiri di PTN tidak bisa dilakukan. Apabila kedapatan melanggar, hal itu justru merugikan PTN sendiri.
 
“Kalau rasio terlampaui pasti akan berdampak pada akreditasinya, pada rapornya dan akan berdampak pendanaan bagi PTN,” tutur Nizam.
 
Penyelenggaraan jalur seleksi mandiri di PTN mendapat kritik dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Pasalnya, keberadaan jalur mandiri dinilai mengancam penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta.
 
Terlebih, jalur mandiri PTN memiliki biaya mahal layaknya kampus swasta. Akibatnya, mahasiswa yang potensial masuk PTS ikut tergiring masuk PTN. Kondisi tersebut dinilai akan menurunkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi.
 
Ketua Aptisi Budi Djatmiko pun meminta agar PTN mengurangi jumlah jalur seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru. Aptisi meminta PTN hanya membuka jalur penerimaan mahasiswa baru dari jalur beasiswa seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

VIVA – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak terhadap berbagai sektor baik ekonomi, pekerjaan hingga dunia pendidikan di Indonesia.

Rektor Universitas Yarsi Jakarta, Fasli Jalal, menyebutkan akibat pandemi COVID-19 ini, jumlah siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Air mengalami penurunan hingga 30 persen.

“Ini merupakan gangguan yang sangat besar pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu,” kata Faisal dalam acara seleksi penerima mahasiswa baru secara virtual di Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021.

Sepinya peminat para siswa maupun siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan kampus swasta itu dikarenakan masalah biaya kuliah yang mahal.

Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap semua pemangku kebijakan dapat mencari solusi terbaik agar kampus PTS di Indonesia tetap bertahan dan terus berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

“Berharap PTS di Tanah Air yang berjumlah 3.044 tersebut dapat terus bertahan,” katanya.

Ia juga meminta kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dalam membuka seleksi penerimaan mahasiwa baru hendaknya agar dapat mengatur dengan baik. Sehingga ketika jadwal tes tidak berbarengan dengan PTS.

Tak bisa dipungkiri, memang PTS ini mengalami kesulitan bersaing dengan PTN di Indonesia dalam perekrutan mahasiswa baru. Biasanya, kampus swasta mendapatkan mahasiswa dari limpahan kampus PTN.

“PTS memberikan kesempatan pada mahasiswa berlomba mencari PTN dan menunggu hasil seleksi jalur-jalur mahasiswa baru yang ada di PTN itu selesai,” katanya.

dilansir dari mediaindonesia.com, PANDEMI Covid-19 berdampak pada menurunnya jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Air. Penurunan tersebut mencapai hingga 20 persen-30 persen.

“Berkurangnya mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa. Ini merupakan gangguan yang sangat besar pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
bermutu,” ujar Rektor Universitas YARSI Prof Fasli Jalal dalam webinar ‘Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan’, Kamis (12/8).

Dia menambahkan penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, dia berharap PTS di Tanah Air yang berjumlah 3.044 tersebut dapat terus bertahan.

Menurut dia, perlu upaya untuk mencari kemaslahatan bersama dan dukungan dari pemerintah yang betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan. Dalam kesempatan itu, Fasli meminta agar perguruan tinggi negeri (PTN) transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru.

“Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak mempedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit,” tambah dia.

Ia menambahkan mayoritas PTS kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN. “Sebagian besar PTS memberikan kesempatan pada mahasiswa berlomba mencari PTN dan menunggu hasil seleksi jalur-jalur mahasiswa baru yang ada di PTN itu selesai,” terang dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Indonesia (Apperti), Prof Jurnalis Uddin meminta pemerintah memberi keringanan kepada PTS dengan cara pajak yang lebih berkeadilan. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikurangi dari 10 persen menjadi lima persen.

Jurnalis menjelaskan pandemi membuat sebagian besar PTS kesulitan karena banyak mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah hingga menurunnya jumlah mahasiswa baru, yang berdampak pada operasional PTS. “Di sisi lain, PTN banyak menerima mahasiswa baru melalui seleksi mandiri,” kata Jurnalis. (Ant/OL-15)

“Harus diakui kompetisi antara PTN dengan PTS ini membuat kondisi pendidikan tinggi kita menjadi karut-marut. Bahkan bisa dibilang yang terjadi saat ini sudah melebihi kompetisi, namun menciptakan gap yang mendalam dan menyebabkan ekosistem yang merusak dan kontraproduktif dengan semangat kolaboratif yang diciptakan kampus-kampus kita,” ujar Anggota DPR Komisi X, Syaiful Huda, saat webinar “Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan?” yang diselenggarakan Universitas Yarsi, Kamis (12/8).

Menurut Syaiful, saat ini PTN telah terjebak pada berapa banyak mahasiswa yang direkrut untuk masuk ke dalam kampus-kampus tersebut. Padahal semestinya PTN memiliki semangat mengembangkan kampusnya sebagai sentra unggulan atau center of excellence. “Kalau fokusnya seperti itu (berlomba-lomba merekrut mahasiswa-Red) maka pasti akan mengabaikan semangat tersebut,” kata Syaiful.

Pemerintah, kata Syaiful, harus menciptakan ekosistem yang objektif antara PTN dan PTS. Caranya adalah dengan membuat peta jalan yang objektif untuk PTS sehingga tercipta ekosistem yang adil bagi PTS. “Karena itu akan kita dorong blue print pemerintah menjadi fasilitator terbaik bagi ekosistem pendidikan di Indonesia ini,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan afirmasi akses anggaran yang lebih kepada PTS. “Jangan anaktirikan PTS. Berikan akses yang paling tidak menunjukkan rasa keadilan dalam upaya menciptakan ekosistem perguruan tinggi nasional kita di masa-masa mendatang,” ujarnya. 

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko, sepakat dengan Syaiful. Menurut Budi, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju di mana fokus PTN adalah menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga, fokus tidak untuk mencari mahasiswa.

“Mahasiswa PTN tidak perlu banyak-banyak. Sedikit tidak apa-apa yang penting menyelesaikan masalah bersama. Menurut saya APBN untuk PTN perlu ditambah sehingga PTN tidak cari-cari mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) Jurnalis Udin sepakat jika ke depan sebaiknya PTN memfokuskan diri pada jenjang pendidikan S2 dan S3. Sedangkan S1 diperuntukkan untuk PTS.  Selain itu, ia juga mengkritisi alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan di mana dari total anggaran pendidikan tersebut hanya 30 persen. 

Selain menghadirkan ketiga pembicara di atas, webinar tersebut juga menghadirkan tiga pembicara lain yaitu Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal; Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam; dan Jurnalis LKBN Antara, Indriyani.

“Berkurangnya mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa. Di satu sisi pemerintah tengah berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK),” ujar Rektor Universitas YARSI Prof Fasli Jalal dalam webinar ‘Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan’, Kamis (12/8). 

Dia menambahkan penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, dia berharap 3.044 PTS di seluruh Indonesia bisa terus bertahan.

Menurut dia, perlu dukungan dari pemerintah yang betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan.

“60 persen mahasiswa di Indonesia ada di PTS,” ucapnya.

Fasli juga meminta agar perguruan tinggi negeri (PTN) transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru.

“Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak mempedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit,” tambah dia

Mayoritas PTS, lanjutnya, kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam yang juga tampil sebagai pembicara mengungkapkan, APK pendidikan tinggi saat ini baru 31 persen. Sementara target pemerintah pada 2024, APK pendidikan tinggi 37 persen.

Nizam menekankan, APK memang perlu akan tetapi mengandalkan APK saja belum cukup sebab mahasiswa harus bisa masuk ke pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM-SDM yang betul-betul unggul. 

Dia menuturkan, strategi peningkatan APK itu pertama melalui peningkatan kapasitas PTN dan merger PTS-PTS kecil.  Kemendikbudristek telah menganggarkan Rp35 miliar untuk mendorong PTS-PTS yang kecil merger sehingga bisa menjadi PTS yang besar untuk bisa meningkatkan mutunya dan menarik mahasiswa yang lebih banyak.

Selain itu, pemerintah juga membuat ICE Institute sehingga mahasiswa dari kampus yang kurang SDM ataupun materi bisa mengambil mata kuliah yang diselenggarakan beberapa perguruan tinggi top.(esy/jpnn)

JawaPos.com – Dampak Pandemi Covid-19 sudah setahun lebih dirasakan oleh yayasan atau pengelola perguruan tinggi swasta (PTS). Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Indonesia (Apperti) Prof Jurnalis Uddin meminta pemerintah memberi keringanan kepada PTS.

Jurnalis mengatakan keringanan yang diberikan kepada PTS bisa berupa diskon pajak. Dia mencontohkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikurangi dari 10 persen menjadi 5 persen.

“Tidak harus dikurangi sampai 0 persen,” katanya dalam seminar Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS di Jakarta Kamis (12/8).

Jurnalis menyampaikan sejumlah kondisi yang dialami PTS akibat pandemi Covid-19. Diantaranya adalah banyak mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah.

Kondisi ini disebabkan orang tua mahasiswa tersebut terkena PHK. Atau juga usahanya mengalami penurunan omset.

Selain itu Jurnalis juga menyampaikan secara umum ada penurunan mahasiswa baru yang masuk ke PTS. Di satu sisi PTN semakin banyak menerima mahasiswa baru, seperti melalui seleksi mandiri.

Kondisi ini membuat pengelolaan PTS semakin berat. “Kami tidak mungkin menaikkan SPP,” jelasnya. Untuk itu dia berharap perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan PTS tersebut.

Menurut dia pemerintah tidak boleh mengenyampingkan peran PTS. Sebab PTS ikut meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

Jurnalis mengatakan, APK pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih sekitar 31 persen. Kalau jauh dibandingkan dengan Malaysia maupun Thailand. Untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi tidak cukup dengan memanfaatkan peran PTN.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pemerintah perlu membuat peta jalan yang objektif untuk pengelolaan PTS. Sehingga tumbuh ekosistem di pendidikan tinggi yang adil di PTN maupun PTS.

“Pemerintah juga perlu memberikan afirmasi kebijakan yang kuat untuk PTS,” katanya. Seperti memberikan kebijakan afirmasi afirmasi anggaran yang lebih besar untuk PTS.

Jakarta, Gatra.com – Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal menyebut bahwa pemerinath harus mengkaji ulang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Karena menurutnya, standarisasi nasional atas penerimaan yang dilakukan PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN sejatinya sudah cukup untuk menjadi identitas penjagaan kualitas nasional dalam penerimaan mahasiswa baru.

Namun, dengan makin maraknya penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang dilakukan PTN, hal ini dirasa dapat menggangu kualitas standar penerimaan mahasiswa. Apalagi, jalur mandiri tersebut juga diyakini akan berdampak negatif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang belakangan memang menggantungkan penerimaan mahasiswa barunya dari hasil penerimaan mahasiswa yang dilakukan PTN.

“Kami di swasta sebagian besar menunggu dulu gerakan dari penerimaan mahasiswa di PTN. Hanya segelintir dari PTS kita yang nyaman bersaing kapanpun tidak masalah. Itu adalah bagian dari PTS swasta yang elit. Tapi bagian cukup besarnya, mereka akui tidak bisa langsung bersaing dengan PTN,” kata Fasli Jalal dalam webinar Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Kamis (12/8).

“Pengurangan mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa, dan berdampak pada pengurangan 20 persen hingga 30 persen. Ini merupakan gangguan yang sangat besar pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu,” ujar Fasli dalam webinar “Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan?” yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, dia berharap PTS di Tanah Air yang berjumlah 3.044 tersebut dapat terus bertahan.

Menurut dia, perlu upaya untuk mencari kemaslahatan bersama dan dukungan dari pemerintah yang betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan.

Dalam kesempatan itu, Fasli meminta agar perguruan tinggi negeri (PTN) transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru.

Baca juga: UGM terima 3.805 mahasiswa baru dari Jalur CBT-UM 2021

Baca juga: Rektor Unair: Peserta KIP-Kuliah dapat mendaftar melalui jalur Mandiri

“Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak memedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit,” tambah dia.

Sementara mayoritas PTS di Tanah Air, kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN.

“Sebagian besar PTS memberikan kesempatan pada mahasiswa berlomba mencari PTN dan menunggu hasil seleksi jalur-jalur mahasiswa baru yang ada di PTN itu selesai,” terang dia.

Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Indonesia (Apperti), Prof Jurnalis Uddin, meminta pemerintah memberi keringanan kepada PTS dengan cara pajak yang lebih berkeadilan.

“Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikurangi dari 10 persen menjadi lima persen,” kata Jurnalis.

Jurnalis menjelaskan pandemi membuat sebagian besar PTS kesulitan karena banyak mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah hingga menurunnya jumlah mahasiswa baru, yang berdampak pada operasional PTS.

“Di sisi lain, PTN banyak menerima mahasiswa baru melalui seleksi mandiri,” kata Jurnalis.

Jurnalis berharap agar PTN tidak lagi bersaing dengan PTS dalam merekrut mahasiswa baru dengan seleksi mandiri. PTN hendaknya fokus pada penerimaan mahasiswa baru pada jenjang magister dan doktor saja.