Dalam Opini virtual dihadiri lebih 1000 peserta, banyak informasi dan masukan menarik disampaikan Doktor Ryan Bakrie. Diantaranya lemahnya pemahaman tentang diskriminasi perempuan dan anak di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undang, sehingga terjadi ketidakharmonisan substasi antar peraturan perundang-undangan  dan belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dan anak.

Kemudian sistem hukum pemasyarakatan belum secara komprehensif, sehingga belum mengakomodir kepentingan dan hak anak perempuan-anak.  Perubahan paradigma kepemerintahan  dan reformasi hukum terus dilakukan dengan masif  membutuhkan waktu dan internalisasi,  baik terhadap lembaga, maupun masyarakat itu sendiri.

Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan hak anak , baik diranah privat(KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum semakin luas.

Dengan digelarnya Opini ini, penerapan peraturan hak warga binaan perempuan hamil menyusui serta anak bawaan ada kesamaan antar lembaga pemasyarakatan membawa kebaikan.

Peraturan sudah dibuat harus dilaksanakan sehingga yang tadinya belum maksimal memberkan hak-hak bagi narapidana perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan akan lebih baik . “Terwujud  keadilan ,” harap Dekan FHUY

Menurut  Alumni Program Doktoral Universitas Indonesia, Opini merupakan kegiatan tahunan diadakan  Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan Output acara ini adalah pemilihan Opini terbaik dari semua wilayah  kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia. “Tahun  lalu DKI Jakarta juara satu dengan narasumber akademisinya saya,”ujar Doktor Ryan Bakrie .

“Saya dihadirkan sebagai narasumber mewakili akademisi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk memberikan masukan ,” tambahnya

Opini Virtual kali luar biasa, selain peserta jumlahnya banyak dari berbagai daerah di Indonesia  karena hadirnya beberapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  selain DKI Jakarta, Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, NusaTenggara Barat , Nusa Tenggara Timur  dan Papua

Selain Doktor Ryan Bakrie, tampil juga pembicara lain dalam Opini,  Kepala Balitbang Hukum dan Ham, Dr.Sri Puguh Budi Utami, M.Si, Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliyanto, S.H,M.H dan Wakil Ketua Komnas Perempuan ,Mariana Amiruddin