Dalam pertemuan ini, masing-masing pemangku kepentingan menyampaikan komitmennya dalam memajukan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.

Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si., Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI, menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan FPPTI guna meningkatkan peran perpustakaan dalam dunia pendidikan tinggi.

Dr. Lukman, ST., M.Hum., Direktur Kelembagaan Kemdukbudristek Dikti, menyoroti pentingnya peran perpustakaan dan pustakawan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta visi Indonesia Emas 2045.

Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro, mengungkapkan kebanggaannya atas menjadi tuan rumah Rakernas FPPTI dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan FPPTI Pusat dan Wilayah dalam memajukan perpustakaan perguruan tinggi.

Mariyah, S.Sos., M.Hum, Ketua Umum FPPTI, menegaskan kesiapan FPPTI Pusat untuk berkolaborasi dengan FPPTI Wilayah dalam berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan perpustakaan, sertifikasi & pelatihan pustakawan, akreditasi, keanggotaan, dan peningkatan lainnya.

Tiko Dhafin Rizky, SIP., M.M., Wakil Ketua Umum I FPPTI, menegaskan bahwa mereka memiliki komisi-komisi yang bertanggung jawab atas pengembangan keorganisasian, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Ibu Dr. Purwani Istiana, SIP., M.A, Wakil Ketua Umum II FPPTI, menyampaikan bahwa FPPTI juga memiliki komisi-komisi yang fokus pada kerja sama dan program internasional, penelitian, pengembangan, dan publikasi ilmiah, serta advokasi dan kebijakan.

Pak Amirul Ulum, S.Sos., M.IP., Sekretaris Jenderal FPPTI, menekankan pentingnya penyelenggaraan FPPTI di masing-masing wilayah agar sinergi dan kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan agenda dan kebutuhan perpustakaan perguruan tinggi.

Keterlibatan Universitas YARSI di tingkat pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) tentunya menjadi  kebanggaan bagi institusi tersebut.  Dengan  keikutsertaan Tiko Dhafin Rizky, SIP., M.M.,  sebagai pengurus  di tingkat pusat merupakan suatu kehormatan bagi Universitas YARSI.

Dalam perannya sebagai Wakil Ketua Umum I FPPTI, Tiko memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Terutama dalam aspek pengembangan keorganisasian, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks keseluruhan Rakernas FPPTI, kehadiran Perpustakaan Universitas YARSI bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemimpin yang menginspirasi.

Universitas YARSI telah mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam wadah nasional seperti FPPTI serta merupakan cerminan dari komitmen Universitas YARSI dalam menghadirkan inovasi dan keunggulan dalam dunia perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.

Rakernas ini juga dihadiri oleh Hada Hidayat Margana, M.I.Kom. (Perwakilan FPPTI Jawa Barat), Sonnie Y.H. Marsabessy, S.Sos. (Perwakilan FPPTI Kalimantan Selatan), Rika Kurniawaty, M.Hum (Perwakilan FPPTI Nusa Tenggara Barat) sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Perwakilan tersebut menyampaikan hal-hal terkait penyelenggaraan dan beberapa kendala yang terjadi pada FPPTI Wilayah terkait. (Zuhri)

Mahfooz Ahmed, Ph.D membuka workshop dengan presentasi yang memikat tentang pentingnya bibliometrik, ia menyatakan bahwa ini adalah “analisis cepat untuk sumber daya intelektual.”

Beliau menyoroti kebutuhan kolaborasi antar bidang yang beragam, seperti kedokteran dan teknologi informasi, di tengah berkembangnya pengetahuan. Mahfooz menekankan peran sentral yang dapat dimainkan oleh pustakawan dalam mengakomodir dan mendorong kolaborasi lintas disiplin tersebut.

“Wardiyono, SS., MBA, berbagi wawasan tentang kekuatan bibliometrik sebagai alat untuk memahami faktor penelitian,” ujar Wardiyono dalam presentasinya,

Wardiyono yang juga dosen di program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas YARSI, menjelaskan bagaimana pustakawan dapat berkontribusi pada penelitian dengan menyediakan informasi komprehensif tentang intensitas penulis, pola kemunculan, rincian publikasi, afiliasi, dan lainnya.

“Ini sangat penting untuk mendukung peneliti dalam merancang dan menyempurnakan proyek mereka”jelas Wardiyono.

Workshop ini dipandu dengan baik oleh Heri Samtani S.Pd. M.Hum, dan menyaksikan partisipasi aktif dari para pustakawan, peneliti, dan akademisi serta mahasiswa yang antusias untuk menjelajahi potensi alat bibliometrik dalam memajukan penelitian dan pengetahuan. sesi interaktif memberikan platform bagi peserta untuk memperoleh wawasan praktis dan terlibat dalam diskusi tentang optimalisasi penggunaan alat bibliometrik dalam peran masing-masing.

Acara ini ditutup dengan semangat baru di antara para peserta, mengakui peran krusial pustakawan dalam membentuk masa depan penelitian kolaboratif. Workshop Bibliometrik Universitas YARSI membuktikan menjadi tonggak dalam memajukan kemitraan lintas disiplin dan memberdayakan pustakawan sebagai katalisator kolaborasi pengetahuan. (Zuhri)

Dalam seminar ini, tiga narasumber utama memberikan pandangan mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Afifi, S.H., M.H., Kasubkel Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa JDIH sedang melalui masa transisi dengan berbagai tantangan, seperti pengembangan sistem informasi JDIH sesuai standar SPBE dan Permenkumham, peningkatan koleksi, dan pelayanan stakeholder.

Afifi menyarankan tiga langkah penyelesaian, yakni integrasi dokumentasi dan informasi secara konsisten di JDIHN, menjadikan JDIH Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang akun pengambil dokumentasi dan informasi hukum, serta integrasi instrumen evaluasi JDIH di Pemerintah Pusat.

Sri Handayani, S.T., M.B.A., dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, menyatakan bahwa JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Ia menekankan peran strategis anggota JDIHN dari perguruan tinggi dalam upaya pengembangan dan publikasi informasi hukum.

Sri Handayani juga merespons laporan mengenai website JDIH YARSI yang tidak dapat diakses, menyarankan untuk berkoordinasi dengan JDIHN pusat guna penyelesaian cepat.

Dalam sesi tanya jawab, Zuhri dari Perpustakaan Universitas YARSI melaporkan masalah teknis pada website JDIH YARSI yang sudah disampaikan ke JDIHN pusat. Sri Handayani menyarankan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pusat agar persoalan tersebut dapat segera terselesaikan.

Narasumber ketiga, Kepala Biro Hukum Universitas Pancasila, DR. Ricca Anggraini SH.MH, menegaskan bahwa salah satu fungsi perguruan tinggi dalam JDIH adalah sebagai sarana untuk menguatkan JDIHN sebagai sumber pembelajaran mahasiswa dan masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh perwakilan Universitas YARSI, diwakili oleh Tiko Dhafin Rizky, SIP.,M.M. (Kepala Perpustakaan) dan Zuhri (Staf Perpustakaan).

Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan JDIH di wilayah, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan pelayanan dan akses informasi hukum bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Gedung Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Jum’at (23/02/2023).

Universitas YARSI diwakili oleh Abdul Radjab Malawat dan Zuhri serta Fikril Aslam Prajatsani perwakilan dari mahasiswa fakultas hukum.

Diketahui, Universitas YARSI melalui Fakultas hukum dan Perpustakaan Universitas YARSI menjalin kerjasama integrasi Data Dokumen Hukum dengan Kanwil Hukum HAM DKI Jakarta, Juni 2022 lalu.

Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta mengagendakan kegiatan tersebut dengan membahas laporan tahunan E-Report dan Pemetaan Dokumen Hukum Anggota JDIHN.

Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Emalia Suwartika, S. Sos. M. Si. Dalam paparanya mengatakan tugas dan fungsi anggota JDIHN selain melakukan pengumpulan, pengolahan, pembinaan dan pengembangan sampai dengan penyediaan sarana prasarana jaringan dokumentasi hukum, anggota juga wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada pusat JDIHN.

“Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggota juga menyelenggarakan fungsi menyampaikan laporan kepada pusat JDIHN pada bulan desember setiap tahun”kata Emalia.

Emalia menambahkan pada tahun 2023 JDIHN juga akan menyelenggarakan JDIHN Awards.

“Ada beberapa kategori yang nanti dinilai terkait pengelolaan JDIH yaitu Eka Acapalati, Dwi Tungga, Tri Buntara dan Catur Dandani”sebut Emalia.

Dilanjutkan Emalia, aspek dan bobot yang dinilai meliputi organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK dan inovasi.

“Pada bulan Maret nanti kita akan melakukan penilaian kembali, untuk melihat dan monitoring aktivitas pengelolaan JDIH oleh anggota”tandas Emalia.

Hadir pada rapat monitoring, Badan Pembinaan Hukum Nasional, JDIH Sekretaris Dewan Pemprov DKI Jakarta, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Bagian Hukum Kota Jakarta Pusat, Biro Hukum Kota Jakarta Barat, Biro Hukum Kota Jakarta Timur, Biro Hukum Kota Jakarta Utara, Biro Hukum Kota Jakarta Selatan, Biro Hukum Kepulauan Seribu, Universitas YARSI, Univeristas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Universitas Pancasila. (Zuhri).

Jakarta, Layanan Perpustakaan Universitas YARSI mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, Selasa, 03 Maret 2020.

Layanan Perpustakaan Universitas YARSI diwakili oleh Zuhri (Staf Layanan pengolahan Buku) dan Abdul Radjab Malawat (Staf layanann majalah dan penjilidan).

Materi yang disampaikan dalam Bimtek tersebut mengenai pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi tentang hukum nasional.

Hadir sebagai narasumber Drs. Yasmon MLS. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional Kemenkumham RI.

Dalam paparannya Yasmon menjelaskan pengelolaan dokumentasi khususnya bidang hukum yang terintegrasi dalam satu jaringan teknologi sangat memberi manfaat terhadap masyarakat.

Menurutnya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah serta cepat jika tersedia dalam satu wadah jaringan teknologi.

Yasmon menambahkan bahwa Industrial Revolution 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan Siber menjadikan pengelolaan dan akses dokumentasi dan informasi bidang hukum semakin mudah.

“Untuk itu kita perlu bersinergi agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam satu jaringan terselenggara dengan baik, dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan”ujar Yasmon.

Dalam kesempatan tersebut Yasmon menginformasikan bahwa Kemenkumham RI telah menyediakan wadah Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

“Ini adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, yang kita sebut JDIHN”jelasnya.

Dokumen hukum yang tersedia dalam JDIHN ini meliputi Peraturan perundang undangan, peraturan-peraturan pemerintah, monograf hukum, penelitian tentang hukum, yurisprudensi, putusan mahkamah konstitusi, putusan pengadilan, naskah akademis, artikel majalah hukum bahkan peraturan-peraturan lama dalam bahasa Belanda. “Semuanya bisa diakses dan ditemukan melalui website jdihn.go.id.“tandas Yasmon.

Ia mengajak peserta yang hadir untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dengan menjadi anggota JDIHN.

“Sehingga kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum jaminan ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mudah dapat terlaksana dengan baik” jelasnya.

Abdul Radjab Malawat, dari Perpustakaan Universitas YARSI mengatakan bahwa penyelenggaraan Bimtek ini memberi manfaat positif terhadap kemajuan ilmu hukum, khususnya fakultas hukum setiap perguruan tinggi.

“Semestinya yang di undang tidak hanya pustakawan perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan bidang hukum saja, lebih tepat fakultas hukum setiap perguruan tinggi yang menjadi peserta, bahkan bisa menjadi anggota jaringan.” tuturnya.

“Karena menurut saya produk hukum yang disediakan dalam JDIHN ada artikel hukum, penelitian hukum, skripsi, disertasi dan tesis merupakan bagian dari penelitian hukum. Sehingga apa yang disebut dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan terpadu itu bisa terwujud.” tambah Abdul.

“JDIHN ini sama seperti Repositori institusi, namun ini adalah Repositori bidang hukum, jadi sudah tepat jika pesertanya fakultas hukum setiap perguruan tinggi.” jelasnya.

Peserta yang hadir dalam Bimbingan Teknis tersebut kurang lebih seratus orang meliputi biro hukum dari beberapa kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perpustakaan hukum, perpustakaan perguruan tinggi dan pemerintah kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.(Srilis)

“Universitas YARSI, Islami dan Berkualitas”