Kebijakan publik yang baik biasanya lahir bukan pada saat cuaca cerah, melainkan ketika langit mulai gelap dan negara dituntut memilih: panik, atau menata ulang cara kerja. Dalam konteks itu, paket 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional patut dibaca bukan semata sebagai respons hemat BBM, melainkan sebagai percobaan negara untuk mengubah perilaku birokrasi, dunia usaha, dan warga dalam satu tarikan napas.
Pemerintah merancang WFH satu hari per minggu untuk ASN setiap Jumat, mendorong pengaturan serupa di sektor swasta, mengatur efisiensi perjalanan dinas, memperluas dorongan penggunaan transportasi publik, serta mengecualikan layanan publik dan sektor strategis agar roda ekonomi tetap berjalan. Pendidikan dasar-menengah pun tetap luring. Pesan intinya jelas: masyarakat diminta tenang, tetap produktif, dan tidak membaca efisiensi sebagai tanda negara sedang goyah.
Saya kira publik perlu memahami konteks kebijakan ini secara lebih adil. Ini tidak lahir dari ruang hampa. Selat Hormuz tetap menjadi jalur vital energi dunia; pada 2024 dan kuartal I-2025, arus melalui selat itu mencakup lebih dari seperempat perdagangan minyak laut dunia dan sekitar seperlima konsumsi minyak serta produk petroleum global.
Dalam situasi geopolitik yang menegang, gangguan kecil saja cukup untuk mendorong harga energi naik dan membuat negara pengimpor seperti Indonesia harus menghitung ulang risiko fiskal, logistik, dan biaya hidup. Di saat yang sama, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa per akhir Februari 2026 masih tinggi, US$151,9 miliar, setara 6,1 bulan impor, sementara Kemenkeu menegaskan subsidi dan kompensasi energi tetap difungsikan sebagai shock absorber. Jadi, fondasi makro belum runtuh; yang sedang diuji adalah kelincahan kebijakan.
Fenomena kebijakan
Fenomena utamanya sederhana tetapi sering disalahpahami: kebijakan ini bukan sekadar mengurangi pegawai yang datang ke kantor pada hari Jumat. Ia mencoba menggeser budaya kerja dari mobilitas yang boros menjadi produktivitas yang lebih digital. Dalam dokumen kebijakan, pemerintah memproyeksikan penghematan langsung ke APBN dari kompensasi BBM sebesar Rp6,2 triliun, potensi penghematan belanja BBM masyarakat Rp59 triliun, refocusing belanja kementerian/lembaga Rp121,2 triliun sampai Rp130,2 triliun, potensi penghematan B50 Rp48 triliun, dan efisiensi dari penyesuaian MBG sekitar Rp25 triliun. Dibaca bersama, ini bukan paket kecil. Ini adalah upaya menghubungkan perilaku kerja, disiplin anggaran, dan ketahanan energi dalam satu kerangka.
Namun, justru di sini letak tantangannya. WFH tidak otomatis identik dengan efisiensi. OECD mengingatkan bahwa manfaat telework biasanya optimal bila ditopang perangkat TIK, manajemen kinerja, dan tata kelola komunikasi yang baik; tanpa itu, telework bisa mengurangi koordinasi dan aliran pengetahuan.
Artinya, WFH satu hari per minggu yang dipilih pemerintah sebenarnya cukup moderat—bahkan hati-hati—tetapi hasilnya akan ditentukan oleh kesiapan digital birokrasi, bukan oleh surat edaran semata. Indonesia memang punya modal awal: indeks SPBE nasional 2024 telah naik menjadi 3,12 dengan kategori baik, dan peringkat Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024 naik ke posisi 64 dari 193 negara. Tetapi “baik” bukan berarti selesai; ia baru berarti kita tidak lagi punya alasan untuk bekerja dengan kebiasaan lama yang mahal.
Ada sisi lain yang juga penting: mobilitas. Bank Dunia memperkirakan biaya kemacetan di Indonesia mencapai setidaknya US$5,6 miliar per tahun, dengan Greater Jakarta menanggung porsi terbesar. Maka, dorongan pada transportasi publik, car-free day yang lebih luas, dan pembatasan kendaraan dinas bukan sekadar simbol hijau-hijauan. Itu menyentuh jantung inefisiensi urban kita. Jika negara ingin menghemat energi, maka memperbaiki cara orang bergerak sama pentingnya dengan memperbaiki cara negara membelanjakan uang. Di sinilah kebijakan ini punya logika publik yang masuk akal: mengubah sedikit pola kerja agar biaya kolektif yang selama ini dianggap normal mulai ditantang.
Bagaimana agar sukses?
Karena itu, saya melihat keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh tiga hal. Pertama, pemerintah harus mengukur hasil, bukan sekadar mengumumkan niat. Dua bulan evaluasi yang dijanjikan mesti berisi indikator jelas: konsumsi BBM, kualitas layanan publik, waktu proses perizinan, produktivitas ASN, keluhan masyarakat, dan dampak pada UMKM sekitar kantor pemerintah. Kedua, transformasi digital jangan berhenti pada jargon.
Kalau WFH diperluas tetapi tanda tangan elektronik, interoperabilitas data, dan sistem layanan daring tetap lamban, publik hanya akan mewarisi birokrasi yang jauh secara fisik tetapi tetap dekat dengan masalah. Ketiga, aspek keadilan harus dijaga. Sektor strategis tetap bekerja luring; maka jangan sampai efisiensi hanya terasa sebagai beban tambahan bagi mereka yang tidak punya pilihan untuk bekerja dari rumah.
Langkah energi juga perlu dibaca dengan kepala dingin. Kebijakan B50 dan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per hari menunjukkan negara ingin menekan impor, memperbaiki targeting subsidi, dan mendorong distribusi yang lebih adil. Itu arah yang benar. Kementerian ESDM sendiri sudah menegaskan stok BBM dan LPG aman, dan pengalaman mandatori biodiesel sebelumnya memang menekan impor solar secara tajam. Tapi arah benar pun bisa gagal bila implementasinya berantakan: barcode yang menyulitkan, antrean yang memanjang, atau distribusi yang tidak sensitif pada kondisi daerah. Reformasi energi tidak boleh kalah oleh kekacauan teknis.
Penutup
Pada akhirnya, 8 butir ini adalah ujian kedewasaan bersama. Negara sedang mencoba mengatakan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pemotongan yang menyakitkan; ia bisa berarti bekerja lebih cerdas, bergerak lebih hemat, dan membelanjakan anggaran dengan lebih jujur. Tetapi publik juga berhak meminta agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai moral story tentang hemat energi. Ia harus terbukti memperbaiki layanan, memperkuat disiplin fiskal, dan membuat budaya kerja Indonesia lebih modern. Kalau itu tercapai, satu hari WFH bukan sekadar kebijakan sementara. Ia bisa menjadi pintu masuk menuju negara yang lebih efisien, lebih digital, dan lebih tahan banting tanpa harus kehilangan denyut ekonominya.
——
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.
