Awal Oktober, satu lagi gerak laku cerdas Universitas Yarsi. Lewat Fakultas Hukum adakan kerjasama Legal Drafting dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tadi pagi.
Perjanjian diteken Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ,Dr. Dhahana Putra bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi ,Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H, M.H.
Selain Rektor Universitas Yarsi , Prof.dr. Fasli Jalal, Ph.D dan Wakil Rektor 1, Dr.dr.Wening Sari,M.Kes. perjanjian ditonton dari Kemenkumham,Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan ,Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N, Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Koordinator Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Andriana Krisnawati dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bimbingan dan Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Reni Oktri.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP)mengucapkan terima kasih kepada Universitas Yarsi ,Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan(Direktorat PP) diundang memberikan bimbingan teknis(bimtek) Legal Drafting kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi(FHUY). “Pelatihan ini bagian fungsi Direktorat PP memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa ” tuturnya
Dalam pelatihan kali ini Doktor Dhahana banyak memberikan pengetahuan dan informasi menarik dan strategis kepada mahasiswa FHUY. Seperti masyarakat Indonesia sekarang lebih cerdas, sudah melek hukum. Buktinya undang-undang sedang dibahas , belum atau baru disahkan, masyarakat sudah mengajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi(MK), sehingga tugas Kemenkumham setiap hari lebih sering ke MK memberikan jawaban atas ajuan masyarakat , membacakan surat keterangan presiden (pasal khusus terkait )
Hari-hari kami berhadapan dengan hakim MK dan MA. Ini semua terjadi karena Indonesia negara hukum. Celakanya Indonesia obesitas regulasi, akibatnya gerakan itu lambat seperti orang obesitas, tidur , duduk dan nyantai saja.
Kemudian ada kecenderungan masing-masing lembaga itu membuat peraturan-peraturan, hingga kedesa-desa dan peraturan itu berbeda-beda. Kondisi ini jadi potensi disharmonis luar biasa, sehingga masyarakat dibingungkan. “Kini Indonesia memiliki lebih dari 60 ribu peraturan.pusat dan daerah,,” pak dirjen
Doktor Dhahana juga menginformasikan, kini Direktorat PP sedang memperbaik undang-undang Omnibus sempat dibatalkan MK. Nantinya undang-undang itu akan hadir ,mudah dibaca dipahami, dan tentunya peran masyarakat sudah ditampung didalamnya. “ Pekerjaan sedang digarap Kemenkumham didukung Wakil Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara ,”ujarnya.
Jelang akhir pencerahannya, Doktor Dhahana menyatakan, program training Legal Drafting sangat baik. Mahasiswa FHUY akan bisa menggali dan nantinya menjadi bekal setelah lulus.
Hasil pemelajaran ini mahasiswa juga akan memahami suatu peraturan perundang undangan dan UU didalamnya berisi aspek substasi dan proseduralnya. Bagi mahasiswa FHUY juga akan mendapatkan bekal informasi teknis. “Dari informasi teknis inilah terkadang menjadi cela, sehingga ada pengajuan ke MK dan MA dari masyarakat.”ingatnya
Ditjen PP Kemenkumham mendukung sekali program ini. “Kami memberikan kesempatan mahasiswa FHUY bila ingin praktek kerja, dan magang di Ditjen PP .”katanya.
Tidak itu saja, Ditjen PP Kemenkumham dalam kesempatan tertentu akan mengajak dan memberikan kesempatan mahasiswa FHUY hadir saat uji materi ke MK, MA dan DPR saat ada Pembahasan .” Sehingga nantinya mahasiswa FHUY akan kaya pengetahuan dan pengalaman langsung,” katanya.
“Ditjen PP Kemenkumham berharap kerjasama ini tidak hanya pelatihan Legal Drafting tapi pada kegiatan lainnya,” pinta Doktor Dhahana.
Sementara, Rektor Universitas Yarsi, Prof.dr.Fasli Jalal,Ph.D mengatakan,forum ini sangat penting karena mahasiswa FHUY bisa belajar hukum sangat mendasar bersama Direktorat PP.
Lebih lanjut Prof Fasli menambahkan, untuk negara kita. Apapun latar belakang dan pekerjaan semuanya patuh hukum. Sementara untuk menjadi suatu hukum diputuskan memerlukan waktu panjang karena peraturan hukum itu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu para mahasiswa harus semangat belajarnya.
Moment bimtek legal drafting menjadi kesempatan luas untuk berperan,”Kegiatan ini modal berkarir mahasiswa FHUY dimasa depan, jangan disia-siakan,” pesan Rektor Universitas Yarsi.
“Kepada Dirjen PP, Direktur dan tim direktorat PP terima kasih bisa hadir dan memberikan pelatihan kepada mahasiswa FHUY,” ucap Prof Fasli.
Dekan FHUY melengkapi kami dari Universitas Yarsi khususnya Fakultas Hukum merasa terhormat dan bangga bisa menyelenggarakan pelatihan Legal Drafting melibatkan Ditjen PP Kemenkumham RI sebagai pengajar.
Pelatihan ini sejalan komitmen FHUY menjadi bagian penting penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk pembangunan hukum nasional.
Menurut Doktor Ryan, panggilan akrab dekan FHUY, pembangunan hukum nasional Indonesia dapat dikatakan, satu diantara tolok ukurnya adalah kualitas legislasi berkualitas, sehingga menempatkan peran perancang dalam konteks legal drafting digarda terdepan.
Esensi pelatihan legal drafting ini pada hakikatnya selain pengembangan kompetensi SDM lulusan FHUY juga membuka ruang peran serta Pemerintah dalam lingkup akademik di lingkungan Universitas Yarsi dan FHUY secara khusus.
Selanjutnya Dekan FHUY menerangkan, publik dalam konteks negara demokrasi dan negara hukum modern, peran perancang hukum sangat krusial dan strategis, FHUY berkomitmen terdepan dalam usaha menciptakan tunas-tunas muda bangsa unggul,
“Terima kasih kepada Dirjen PP Kemenkumham RI telah mendukung penuh pelatihan legal drafting penting ini,” tutup Dekan FHUY (usman)
