Pergantian Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan adalah momentum penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar reshuffle, melainkan pesan politik-ekonomi yang sarat makna.
Presiden Prabowo Subianto ingin membuka babak baru fiskal dengan napas yang lebih segar. Publik membaca ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan Indonesia menghadapi lima tahun penuh tantangan—dari gejolak geopolitik hingga transformasi ekonomi digital. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan akan wajah baru yang lebih adaptif, sekaligus menjaga kontinuitas agar stabilitas fiskal yang diwariskan tidak hilang begitu saja dalam pusaran politik.
Sri Mulyani meninggalkan jejak panjang sebagai simbol kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Ia pernah mengawal negeri ini melewati krisis global 2008, pandemi Covid-19, hingga tekanan utang yang membayangi negara-negara berkembang. Namun, jabatan panjangnya juga melahirkan kejenuhan inovasi fiskal.
Di tengah politik yang berubah cepat, terlalu lama memimpin dapat mengurangi kemampuan untuk melakukan terobosan. Regenerasi menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.
Publik memahami ini sebagai dinamika wajar dalam siklus birokrasi, sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperoleh energi baru dalam mengelola APBN dan fiskal negara.
Pasar menyambut pergantian ini dengan campuran kekhawatiran dan optimisme. IHSG sempat terkoreksi 1,3 persen, mencerminkan rasa waswas, tapi penuh harap dari investor terhadap kepastian arah kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, koreksi tersebut diyakini lebih bersifat temporer.
Di sisi lain, rupiah justru menguat, menandakan ada keyakinan bahwa kredibilitas fiskal tetap bisa dijaga. Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal persepsi dan kepercayaan. Ekspektasi kini jelas: konsistensi kebijakan. Pasar butuh kepastian, bahwa perubahan figur tidak berarti perubahan arah yang drastis, tetapi justru kesempatan untuk memperbaiki kelemahan masa lalu dengan lebih berani dan fleksibel.
Kekhawatiran publik bukan tanpa dasar. Program ambisius seperti makan siang gratis yang bisa menyedot hingga 1,5 persen PDB dan belanja pertahanan yang terus meningkat berpotensi menggerus ruang fiskal. Selama ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang keras menjaga disiplin anggaran meski kerap menghadapi kritik internal.
Tantangan Purbaya adalah memastikan kebijakan ekspansif tidak mengorbankan kredibilitas fiskal yang sudah dibangun susah payah. Jika disiplin longgar, risiko utang melonjak dan rating kredit terancam turun. Namun, jika terlalu kaku, program strategis pemerintah bisa terhambat. Menemukan keseimbangan inilah yang menjadi ujian kepemimpinannya.
Rekam jejak dan kinerja Purbaya selama ini sebetulnya cukup meyakinkan. Sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, ia sudah membuktikan kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan dalam situasi sulit. Ia juga dikenal memiliki latar belakang akademik yang solid dengan pemahaman makroekonomi yang kuat dan komprehensif.
Modal dasar ini membuat banyak pihak percaya ia mampu membaca dinamika global sekaligus merancang kebijakan domestik yang tepat.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya merumuskan strategi di atas kertas, melainkan memastikan kebijakan diterjemahkan dalam implementasi konkret. Dari ruang rapat Kemenkeu, setiap keputusan akan berdampak langsung pada rakyat, pasar, dan posisi Indonesia di mata dunia.
Dalam pernyataan perdananya, Purbaya menegaskan tidak akan merombak total warisan Sri Mulyani. ”Saya akan meningkatkan yang sudah ada,” ujarnya. Kalimat sederhana ini memberi sinyal bahwa ia ingin menghormati fondasi yang kokoh, tetapi juga siap memberikan akselerasi. Pendekatan ini penting agar pasar tidak panik akibat disrupsi mendadak.
Walakin, publik juga menuntut lebih dari sekadar kontinuitas. Tanpa inovasi baru, ia hanya akan hidup dalam bayang-bayang pendahulunya. Tantangan Purbaya adalah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar penjaga rumah lama, melainkan arsitek baru yang berani membangun ruang tambahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Klaim tentang pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dilontarkan Purbaya memang terdengar agak ambisius, tetapi memberi arah optimisme baru di tengah kesumpekan perekonomian nasional. Indonesia memiliki modal besar: bonus demografi, pasar domestik yang kuat, dan hilirisasi industri yang terus berkembang. Jika digarap dengan reformasi struktural—perpajakan yang lebih luas, produktivitas tenaga kerja yang ditingkatkan, serta investasi berkualitas—angka tersebut bisa lebih realistis
Namun, tanpa langkah nyata, target 8 persen hanya akan menjadi jargon politik belaka. Realismenya, ekonomi global yang melambat membuat pencapaian target ini sulit. Akan tetapi, optimisme yang dibarengi dengan kebijakan konkret bisa memberi harapan baru bagi pertumbuhan nasional.
Lima tahun mendatang akan menjadi periode ujian yang sangat berat. Dunia menghadapi pelambatan ekonomi, gejolak geopolitik, proteksionisme, serta transisi energi bersih yang menuntut biaya besar. Di tingkat domestik, kesenjangan sosial, ketimpangan antarwilayah, dan kebutuhan menciptakan jutaan lapangan kerja baru menjadi tantangan utama.
Kementerian Keuangan adalah jantung dalam menghadapi semua ini. Jika Purbaya gagal, seluruh tubuh ekonomi akan ikut melemah. Namun, jika ia berhasil, Indonesia bisa masuk dalam babak pertumbuhan baru yang lebih inklusif, di mana stabilitas makro berpadu dengan kesejahteraan rakyat.
Pergantian ini juga punya dimensi politik pascaprotes sosial yang mengguncang. Publik menunggu wajah baru yang lebih komunikatif, transparan, dan mau mendengarkan. Sri Mulyani kerap dianggap terlalu teknokratik, berbicara dalam bahasa angka yang jauh dari keseharian rakyat.
Purbaya punya kesempatan untuk membangun citra berbeda: menjelaskan kebijakan fiskal dalam bahasa sederhana, membuka ruang dialog dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Jika komunikasi publiknya membaik, kepercayaan sosial akan menjadi modal politik untuk memperkuat kebijakan ekonomi. Inilah harapan rakyat yang paling nyata.
Kini, giliran Purbaya membawa tongkat itu lebih jauh: mempercepat pertumbuhan, memperkuat disiplin fiskal, dan menata ulang arah kebijakan agar lebih inklusif.
Momentum reshuffle Menkeu ini seharusnya tidak berhenti pada drama politik sesaat. Ia harus ditransformasikan menjadi strategi jangka panjang. Purbaya bisa memanfaatkan lima tahun ke depan untuk membangun ”arsitektur fiskal baru” yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi pajak, green financing untuk transisi energi, hingga penguatan dana cadangan fiskal adalah opsi nyata. Publik ingin melihat gebrakan, bukan sekadar laporan rutin.
Di sinilah Purbaya diuji: apakah ia akan dikenal hanya sebagai manajer anggaran, atau visioner fiskal yang mampu menulis bab baru dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Perombakan ini bukan akhir era, melainkan estafet. Sri Mulyani sudah meletakkan fondasi kokoh dalam bentuk stabilitas makro dan reformasi pajak. Kini, giliran Purbaya membawa tongkat itu lebih jauh: mempercepat pertumbuhan, memperkuat disiplin fiskal, dan menata ulang arah kebijakan agar lebih inklusif.
Estafet bukan hanya soal kontinuitas, melainkan juga soal inovasi. Jika ia berhasil menjaga keduanya, Indonesia bisa memasuki babak pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan. Publik tentu akan mencatatnya sebagai bagian penting dari sejarah transformasi fiskal bangsa.
Akhirnya, perombakan ini adalah ujian besar bagi kepercayaan publik. Dunia menyaksikan apakah pergantian ini sekadar episode politik atau momentum transformasi nyata. Rakyat menaruh ekspektasi sederhana: harga pangan stabil, pekerjaan tersedia, dan APBN benar-benar dirasakan manfaatnya. Pasar keuangan menunggu kepastian kebijakan yang konsisten. Dunia global menunggu bukti komitmen Indonesia terhadap stabilitas.
Semua ekspektasi ini kini berada di pundak Purbaya. Jika ia mampu menjawabnya dengan transparansi dan keberanian, perombakan ini bukan hanya pergantian nama, melainkan langkah maju menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian global.
Pertama, perluasan basis penerimaan pajak melalui digitalisasi dan ekstensifikasi yang cerdas. Selama ini, rasio pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB, relatif rendah dibanding negara peers. Purbaya perlu memperkuat sistem pajak berbasis data digital, integrasi NIK–NPWP, serta memperluas basis pajak pada sektor informal dan digital economy tanpa menimbulkan beban berlebihan. Dengan strategi ini, ruang fiskal bisa diperbesar untuk membiayai program prioritas tanpa harus bergantung pada utang.
Kedua, sinkronisasi fiskal–moneter yang lebih erat di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia akan tetap menghadapi tantangan menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan arus modal. Purbaya perlu memastikan kebijakan fiskal—terutama belanja pemerintah—tidak kontradiktif dengan kebijakan moneter. Misalnya, kebijakan stimulus harus didesain tepat sasaran agar tidak menimbulkan tekanan inflasi berlebihan, sementara koordinasi bauran kebijakan bisa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.
Ketiga, pembentukan dana cadangan khusus (fiscal buffer) untuk menghadapi guncangan global. Indonesia pernah belajar dari krisis 1998 dan pandemi COVID-19 bahwa cadangan fiskal sangat penting. Purbaya bisa merancang mekanisme dana stabilisasi berbasis komoditas, misalnya dari windfall harga batu bara, nikel, atau CPO, yang ditempatkan dalam sovereign wealth fund. Dana ini bisa dipakai sebagai bantalan jika terjadi perlambatan global, sehingga APBN tidak lagi rentan terhadap fluktuasi eksternal.
Perdana Wahyu Santosa,
Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Peneliti Senior GREAT Institute
