REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) beberapa waktu lalu pernah menyurati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait mahalnya pendidikan dokter. Terkait hal tersebut, Asosiasi Institusi Pendidikan Dokter Indonesia (AIPKI) meminta pemerintah memberikan afirmasi terhadap pendidikan dokter agar lebih terjangkau.
"Sebenarnya kami berharap ada subsidi bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan dokter ini, memikirkan bagaimana ada pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis tetap berjalan dengan bantuan-bantuan afirmatif," ujar Ketua AIPKI, Budu di Jakarta, Jumat (10/6).
Budu menilai, pemberian afirmasi tersebut merupakan jalan yang terbaik karena negara tidak dapat begitu saja menyelenggarakan pendidikan kedokteran dengan gratis. Menurut dia, biaya pendidikan kedokteran memang sangat mahal, terutama terkait dengan peralatan dan perlengkapan.
"Saya kira itulah salah satu tugas dari AIPKI untuk mengomunikasikan ke stakeholder terkait tentang banyaknya image tentang mahalnya biaya pendidikan kedokteran," kata dia.
AIPKI akan terus mengupayakan pemberian afirmasi itu, meski sebenarnya sudah ada bantuan kepada mahasiswa, seperti di antaranya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk pendidikan dokter hingga penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berjenjang berdasarkan kemampuan orang tua.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal AIPKI, Erwin menyampaikan imbauan kepada fakultas kedokteran agar tidak menaikkan biaya pendidikannya. Imbauan itu dilakukan guna menjaga biaya pendidikan dokter, meskipun sebenarnya AIPKI tidak memiliki wewenang mengendalikan biaya pendidikan dokter.
"Memang dari kami bergerak pada meningkatkan mutu pendidikan. Terkait menejemen itu wilayah internal perguruan tinggi. Tentu ada harapan imbauan kepada seluruh anggota AIPKI bisa menyelenggarakan pendidikan terjangkau dan mudah diakses masyarakat," kata Erwin.
