Keputusan mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada akhir Juli 2026 memicu guncangan hebat di lantai bursa dan ruang analisis ekonomi. Resmi menanggalkan jabatan yang seharusnya diemban hingga 2028, Perry menutup masa baktinya lebih cepat melalui pengumuman yang diselimuti tanda tanya besar.
Penjelasan resmi pemerintah maupun Bank Indonesia seragam dan normatif: Perry mundur secara sukarela karena “alasan pribadi.” Namun, dalam panggung ekonomi-politik, kosa kata “alasan pribadi” hampir selalu menjadi tirai diplomatik untuk menutupi retakan yang lebih mendasar. Ketiadaan Perry Warjiyo secara fisik dalam konferensi pers pengumuman pengunduran dirinya di markas besar BI, Senin (27/7/2026)—yang justru dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi—mengirimkan sinyal anomali yang sulit diabaikan oleh para pengamat kritis.
Mengapa Istana yang Mengumumkan?
Mensesneg hadir berdiri di podium utama Gedung BI untuk mengumumkan pengunduran diri Sang Gubernur, dikelilingi oleh jajaran Dewan Gubernur lengkap. Namun sang lakon utama, Perry Warjiyo—teknokrat senior yang menahkodai benteng moneter Indonesia selama tujuh tahun melintasi krisis pandemi hingga gejolak geopolitik—juara bertahan dalam menjaga stabilitas, justru tidak tampak di ruangan tersebut.
Pertanyaan investigatif yang menyeruak adalah: Mengapa seorang pejabat setingkat Gubernur Bank Sentral yang memilih mundur secara “pribadi dan sukarela” tidak menyampaikan langsung perpisahannya kepada publik dan pasar? Kehadiran Istana di garda depan konferensi pers lembaga independen ini menyisakan keraguan: Apakah ini murni pengunduran diri, ataukah sebuah narasi kompromi di balik friksi politik anggaran?
Tekanan Kurs vs Dilema Suku Bunga
Untuk memahami konteks di balik pengunduran diri mendadak ini, kita harus merunut rekam jejak dinamika makroekonomi terkini sepanjang periode 2026:
- Tekanan Kurs dan Beban APBN Hingga akhir Juli 2026, nilai tukar rupiah berada dalam tekanan berat dan terus bergerak menembus kisaran Rp17.960 hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS (bahkan menyentuh Rp18.015/USD di pasar NDF). Pelemahan tajam ini berbenturan keras dengan asumsi makro APBN 2026 yang mengunci kurs di Rp16.500 per dolar AS. Pembengkakan beban subsidi energi, pembayaran utang valas, dan proyeksi defisit anggaran yang merangkak naik mendekati batas konstitusional 2,92% dari PDB menciptakan tekanan fiskal yang luar biasa tebal bagi pemerintah.
- Dilema Suku Bunga dan Disiplin Moneter Menghadapi guncangan eksternal dan pelarian modal (net outflows), BI di bawah Perry terpaksa mengambil langkah defensif dengan menaikkan suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai 5,75% pada Juli 2026 (dengan Deposit Facility 4,75% dan Lending Facility 6,50%). Namun, pengetatan moneter (tight monetary policy) ini adalah pisau bermata dua: di satu sisi menahan kejatuhan rupiah, namun di sisi lain melonjakkan biaya pembiayaan (cost of fund), menahan likuiditas, dan memperlambat laju kredit riil.
- Benturan Prioritas Belanja Negara Pemerintahan baru datang dengan sederet program prioritas berbiaya raksasa—mulai dari perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengambilalihan/penanggungan cicilan pinjaman sektor desa (Kopdes hingga Rp40 triliun), hingga ekspansi investasi Danantara. Di sinilah letak batas krisisnya: ketika ruang fiskal menyempit akibat pelemahan kurs, terdapat godaan terselubung agar Bank Sentral “turun tangan” melonggarkan likuiditas, memangkas suku bunga secara agresif, atau kembali ke skema burden sharing (berbagi beban).
Sebagai teknokrat murni, Perry dikenal sangat protektif terhadap batas tegas antara fiskal dan moneter. Mungkinkah sikap teguh Perry dalam mempertahankan disiplin moneter dan menolak kompromi risiko inflasi jangka panjang menjadi penyebab utama pecahnya kongsi antara Istana dan Lapangan Banteng?
Erosi Kredibilitas dan Risiko Pasar
Penetapan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara memberikan kepastian hukum jangka pendek sesuai Pasal 50 ayat (2) UU BI. Namun, tugas yang dipikul Destry dan Dewan Gubernur yang tersisa tidaklah ringan.
Pasar keuangan, terutama investor portofolio asing, sangat peka terhadap isu central bank independence. Kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia dan aksi jual bersih (net outflows) aset domestik yang terjadi beberapa bulan terakhir adalah cerminan atas kecemasan terhadap disiplin fiskal dan ketahanan moneter Indonesia.
Jika pasar membaca pengunduran diri Perry sebagai bentuk intervensi politik terhadap BI, maka risiko utamanya bukan sekadar pelemahan rupiah, melainkan erosi kredibilitas institusional. Tanpa kredibilitas, instrumen moneter sesempurna apa pun akan kehilangan taji dalam mengendalikan ekspektasi inflasi dan nilai tukar.
Ujian Bagi Restorasi Kepercayaan Publik
Pengunduran diri Perry Warjiyo tidak boleh diselesaikan sekadar dengan penerbitan Keppres dan rotasi administratif. DPR dan publik berhak mendapatkan transparansi yang utuh.
Proses seleksi calon Gubernur BI definitif mendatang akan menjadi ujian krusial bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah Istana akan mengajukan sosok teknokrat independen berbobot yang sanggup berkata “tidak” pada tuntutan politik, atau justru memilih figur yang lebih kompromistis terhadap kebutuhan ekspansi fiskal?. Rupiah dan stabilitas sistem keuangan bukan sekadar deretan angka statistik; keduanya adalah fondasi daya beli rakyat. Di tengah badai ekonomi global dan tekanan kurs mendekati Rp18.000/USD, mengorbankan independensi Bank Sentral demi fleksibilitas politik jangka pendek adalah perjudian berbiaya mahal yang dibayar oleh bangsa ini.
—-
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
