Di tengah ambisi Indonesia menjadi pusat ekonomi Islam global, sebuah ironi tata kelola kembali mengemuka. Perbincangan industri halal kini lebih sering diwarnai keluhan birokrasi berbelit ketimbang perayaan inovasi bisnisnya.
Momentum ini krusial ketika menelaah surat Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah kepada Presiden Republik Indonesia terkait Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026.
Regulasi pemastian kesesuaian produk halal luar negeri itu dikritik tajam oleh berbagai kalangan karena mewajibkan inspeksi fisik berlapis yang menciptakan ekonomi biaya tinggi. Padahal, konsumsi masyarakat Muslim dunia pada sektor halal diproyeksikan melonjak melampaui triliunan dolar Amerika dan menjadi penggerak utama sistem ekonomi riil masa depan.
Penolakan ini bukan sekadar riak, melainkan gejala akar masalah yaitu kita masih menjebak implementasi ekonomi Islam dalam kerangkeng kepatuhan administratif kaku, melupakan esensi penciptaan efisiensi riil serta pemenuhan kesejahteraan umat yang berkeadilan.
Ilusi Proteksionisme dan Integritas Substantif
Terdapat asumsi keliru yang dianut sebagian pembuat kebijakan publik, yakni bahwa memperketat arus impor barang melalui syarat audit fisik yang kaku di pelabuhan muat adalah satu-satunya cara terbaik melindungi konsumen Muslim sekaligus membentengi industri domestik. Argumen proteksionis ini terdengar adil karena melindungi keyakinan konsumen adalah mandat mutlak.
Namun, jika membedah analisis sebab-akibatnya, pendekatan ini berbalik memukul fondasi kesejahteraan rakyat. Ketika pemastian produk impor, khususnya daging dan komoditas ternak, harus terus diinspeksi berulang per pengapalan, padahal lembaga halal asal negara pengekspor sudah diakreditasi dan memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan BPJPH, biaya logistik perdagangan akan melonjak tidak masuk akal.
Akibatnya sangat fatal, industri nasional yang sangat bergantung pada bahan baku impor tercekik beban operasional. Implikasi dari inefisiensi biaya ini secara telak akan ditimpakan ke pundak konsumen Indonesia melalui lonjakan harga di pasaran.
Mengubah instrumen yang seharusnya murni Non-Tariff Barrier yang diizinkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi Tariff Barrier terselubung adalah kemunduran tata kelola yang secara tragis mencederai rasionalitas syariah itu sendiri.
Sistem Ekonomi Islam pada dasarnya telah berevolusi menjadi kerangka kerja interdisipliner mapan yang secara konsisten didukung standar tata kelola internasional, kepatuhan prudensial, dan bukti akademis empiris. Menghukum pelaku usaha patuh menggunakan sistem biaya inspeksi berganda amat bertentangan dengan filosofi efisiensi.
Sebagaimana ditegaskan literatur otoritatif Handbook on Islam and Economic Life suntingan M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, spektrum peran Islam dalam ekonomi modern tidak berhenti pada kelengkapan dokumen administratif atau ritual label belaka, melainkan berfokus kuat pada penegakan tata kelola etis, efisiensi pasar, dan keadilan substansial bagi seluruh rantai pihak yang terlibat di dalamnya. Integritas produk halal seyogianya dinilai dari jaminan keandalan mutlak penanganan pada keseluruhan titik rantai pasok, bukan sekadar dari repetisi stempel birokrasi.
Transformasi Menuju Akselerator Pertumbuhan
Lantas, bagaimana mengurai kebuntuan struktural ini? Tawaran solusi kebijakan realistis tidak berarti kita melonggarkan standar kehalalan, melainkan kita wajib bergeser secara progresif dari rezim pengawasan manual eksesif menuju manajemen rantai pasok halal yang lebih cerdas dan terintegrasi. Pemerintah mesti segera mengevaluasi kebijakan operasional dengan merestrukturisasi sistem registrasi digital secara holistik, melibatkan kapasitas keilmuan fatwa MUI beserta para pakar peneliti independen dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Praktik bisnis yang memihak kewarasan perekonomian riil dapat mengadopsi usulan pewajiban pemakaian barcode komprehensif pada kemasan komoditas impor bersertifikat sah dari 116 lembaga halal luar negeri mitra resmi kita. Barcode pintar canggih ini harus menayangkan pangkalan data transparan semacam kode Harmonized System (HS), waktu penyembelihan, identitas juru sembelih tersertifikasi, hingga surat kepatuhan hukum terkait ketiadaan insiden kontaminasi silang (cross contamination) dengan material haram sama sekali.
Pengintegrasian peranti lunak semisal blockchain secara empiris membuktikan kekuatan untuk memfasilitasi jejak keterlacakan digital (digital traceability) yang mustahil diubah, sehingga instrumen inovatif tersebut mampu menyederhanakan proses audit lintas yurisdiksi dengan tingkat akurasi tinggi tanpa mengorbankan setitik pun kepatuhan teologis. Optimalisasi harmonisasi terhadap koridor mutu OIC/SMIIC juga penting didorong supaya produk kita makin merajai bursa dunia.
Pada akhirnya, pemangku otoritas negara harus meyakini satu pedoman esensial: bahwa sertifikasi halal pantang direduksi maknanya menjadi sebatas proyek pengumpulan retribusi yang mencekik kerongkongan para pelaku usaha. Pilar ekonomi Islam diturunkan ke bumi membawa misi agung merawat sendi nyawa (hifzh al-nafs) dan kemaslahatan properti (hifzh al-maal) manusia demi keadilan semesta.
Sekarang adalah momentum terang untuk merombak kompas kebijakan: membersihkan labirin birokrasi rumit, beralih pada perisai teknologi digital transparan, serta menempatkan jaminan produk halal kembali sebagai akselerator gerak roda kesejahteraan umat yang lincah, bukan sebagai portal penghalang kemajuan industri bangsa.
Ekonomi Islam dan tata kelola sertifikasi halal tidak boleh direduksi menjadi formalitas birokrasi dan hambatan tarif berlapis yang pada akhirnya merugikan konsumen serta membebani laju industri nasional. Jika kita terus membiarkan birokrasi mengalahkan substansi, visi Indonesia sebagai episentrum halal dunia hanya akan berakhir sebagai ironi di atas meja inspeksi pelabuhan semata.
—–
Perdana Wahyu Santosa
Guru Besar Ekonomi FEB YARSI University dan Direktur Riset GREAT Institute
