JAKARTA — Seminar Nasional dan Pelantikan Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) wilayah Jakarta digelar di Auditorium Al-Quddus lantai 12 Universitas YARSI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syari’ah Dunia; Strategi Mendobrak Pertumbuhan Signifikan di Industri Halal dan Keuangan Syariah Indonesia.”
Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-59 Universitas YARSI sekaligus momentum memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku industri halal, serta lembaga keuangan syariah dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.
Wakil Rektor IV Universitas YARSI, Prof. Dr. Nurul Huda mengatakan, seminar dan pelantikan komisariat IAEI merupakan bagian penting dari upaya kampus dalam memperluas edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat.
“Yang pertama ini rangkaian kegiatan Dies Natalis YARSI ke-59. Yang kedua tadi ada proses pelantikan komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Dan yang ketiga tentu bagian dari upaya kita terus mensosialisasikan ekonomi dan keuangan Islam serta industri halal,” ujarnya.
Menurut Nurul Huda, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi domain akademisi ekonomi semata, melainkan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ia menegaskan bahwa IAEI merupakan wadah kolaboratif yang terbuka bagi berbagai kalangan.
“Jangan dibayangkan hanya orang ekonomi yang bisa masuk. Psikologi bisa masuk, teknik bisa masuk. Ini komunitas yang memang dibentuk untuk meramu ekonomi dan keuangan Islam dalam satu ekosistem yang sifatnya multidisipliner,” katanya.
Ia menilai tantangan terbesar ekonomi syariah di Indonesia adalah dominasi sistem ekonomi konvensional yang telah lebih dulu mengakar kuat di masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan strategi bertahap dan konsisten.
“Ekonomi konvensional dianggap sudah terlalu mengakar. Jadi kita masuk dengan posisi baru, tentu pelan-pelan. Kalau bahasa saya, kita gerus akarnya supaya ekonomi syariah juga masuk ke area itu,” ungkapnya.
Nurul Huda menambahkan, IAEI juga berfungsi sebagai ruang integrasi berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, regulator, otoritas keuangan, hingga lembaga industri halal.
“Ekosistem itu yang sedang dibangun. Ada KNEKS, OJK, BI, dan berbagai lembaga lain dimasukkan dalam satu komunitas pengembangan ekonomi dan keuangan Islam Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Menurutnya, ekonomi syariah memiliki dimensi spiritual yang tidak dimiliki sistem ekonomi konvensional.
“Perbedaan mendasarnya sederhana. Ekonomi syariah ingin menggapai pahala. Ada dimensi spiritual yang menjadi tujuan selain aspek material,” katanya.
Sementara itu, Deputi Direktur Pembiayaan Syariah Bidang Komunikasi Publik dan Pengembangan Pasar Kementerian Keuangan, Dr. Syahruddin Ramlan menyebut IAEI selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat.
“IAEI ini sudah cukup lama hadir dan banyak hal dilakukan, terutama sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah tentu membutuhkan partner yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujarnya.
Menurut Syahruddin, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, tantangan utama saat ini masih berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah.
“Tantangannya adalah awareness atau kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Kita sudah terlalu lama terbiasa dengan ekonomi konvensional,” katanya.
Ia mengakui masyarakat masih sulit membedakan secara nyata antara sistem perbankan syariah dan konvensional.
“Kadang masyarakat sulit membedakan apa sebenarnya bedanya bank syariah dengan bank konvensional,” ujarnya.
Syahruddin menuturkan, ekonomi syariah hadir lebih belakangan dibanding sistem ekonomi konvensional sehingga membutuhkan perjuangan yang lebih agresif agar dapat memperoleh pangsa pasar lebih besar.
“Konvensional itu datang lebih dulu dan sudah kuat. Kita yang datang belakangan harus punya keteguhan dan program yang mampu masuk ke kelompok masyarakat,” katanya.
Meski demikian, ia optimistis Indonesia mampu menjadi pemain utama ekonomi syariah global apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama secara serius.
“Kalau melihat indikator ekonomi syariah global, Indonesia saat ini berada di posisi tiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Harapan kita tentu bisa menjadi nomor satu,” ujarnya.
Menurut dia, pencapaian tersebut tidak mungkin diraih tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Yang paling dasar itu membentuk pemikiran masyarakat dulu. Karena orang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Syahruddin juga menyinggung pentingnya penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
“Ada beberapa negara seperti Rusia dan China yang menggunakan mata uang mereka sendiri dalam transaksi. Dalam konteks makroekonomi, hal itu bisa mengurangi ketergantungan biaya terhadap dolar,” jelasnya.
Ia menambahkan, perkembangan ekonomi syariah nasional sejauh ini menunjukkan tren positif meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibanding sistem konvensional.
“Kalau dari obligasi negara misalnya, sekitar 20 persen sudah syariah dan 80 persen masih konvensional. Tapi ini menunjukkan potensi ekonomi syariah masih sangat besar untuk berkembang,” katanya.
Syahruddin menyebut perkembangan ekonomi syariah modern di Indonesia mulai terlihat signifikan sejak sekitar tahun 2008. Saat itu, pangsa pasar industri keuangan syariah masih berada di kisaran 8 persen.
“Artinya sekarang terus tumbuh dan peluangnya masih sangat besar,” pungkasnya.
Sumber:
Lihat